JABARTODAY.COM – BANDUNG Ratusan ribu paket sembako akan disalurkan kepada seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh wilayah Jawa Barat. Penyaluran paket akan dilangsungkan secara serentak, Sabtu (8/5/2021).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jabar Ketut Sustiawan menuturkan, penyaluran paket sembako di tahun ini dilakukan secara bergotong-royong dan disentralkan di tiap DPC. Jumlah paket yang akan disalurkan disesuaikan dengan jumlah kader yang ada. Total jumlah kader PDI Perjuangan di Jabar sebanyak 220 ribu orang.
“Di tahun kedua pandemi Covid-19 ini, PDI Perjuangan ikut ambil bagian untuk berkontribusi membagikan paket lebaran. Karena banyak kader PDI Perjuangan yang kehilangan pekerjaan terdampak pandemi,” ujarnya, di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jabar, Jumat (7/5/2021).
Dia mengemukakan, sembako ini bakal diberikan kepada pengurus anak ranting, pengurus ranting, pengurus PAC, DPC, Satgas, hingga kepada anak-anak sayap partai. Dengan adanya pembagian paket sembako, Ketut berharap bisa mengurangi beban pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi.
“Sekali lagi, dalam penyaluran paket sembako ini kami tetap patuhi aturan yang berlaku mengenai pandemi. Termasuk aturan dari Satgas Covid-19,” tegasnya.
Selain itu, Ketut juga menyampaikan jika DPD PDI Perjuangan juga sudah menyampaikan kepada seluruh kader untuk ikut dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. Caranya, dengan mengimbau kepada seluruh kader untuk tidak melakukan mudik lebaran. Terlebih, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, sebagai upaya pengendalian virus corona.
“Selain kader, kami juga sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut mudik juga. Hal ini dilakukan agar kasus Covid-19 di Indonesia bisa segera mengalami tren turun. Apalagi Jabar ini selalu menyumbang kasus Covid-19 tertinggi kedua di Indonesia. Jika masyarakat memaksa mudik, apakah tidak bahaya? Kan, bisa membawa virus ke kampung halaman,” paparnya.
Maka itu, pihaknya berkomitmen untuk berupaya bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dengan cara tidak mudik dan mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. (*)
