Home » Politik » Penanganan Pandemi Corona di Kota Bandung Belum Maksimal

Penanganan Pandemi Corona di Kota Bandung Belum Maksimal

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung Aries Supriatna (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Belum maksimalnya penanganan pandemi Covid-19 mendapat kritikan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Bandung.

Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Bandung Aries Supriatna menilai, Pemerintah Kota Bandung tidak cepat menangani, baik aspek kesehatan hingga jaring pengaman sosial. Bahkan, Pemkot tak menunjukkan terobosan yang progresif.

“Pelaksanaan tes rapid maupun tes swab, dianggap belum menggambarkan peta penyebaran Covid-19. Bahkan, kegiatan yang dilakukan oleh Pemkot Bandung terkesan hanya di permukaan dan tidak tepat sasaran,” ujar Aries, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (12/6/2020).

Menurutnya, dari aspek penanganan kesehatan, Pemkot Bandung kurang mengantisipasi ledakan pasien virus corona baru. Sebab, berdasarkan referensi yang dimiliki warga yang telah mengikuti tes cepat sekitar 11 ribu orang dan untuk swab sebanyak 5 ribu orang. Dimana jumlah ini, dianggap masih jauh dari total jumlah penduduk Kota Bandung yang berjumlah 2,5 juta jiwa.

“Kita melihat bahwa di setiap kecamatan di Kota Bandung, ada terpapar Covid-19. Maka kita pertanyakan bagaimana langkah preventif Pemkot Bandung ini,” cetusnya.

Berdasar informasi dari Dinkes Kota Bandung, saat ini banyak rumah sakit yang ketersediaan ruang inap tidak penuh atau kosong. Dengan demikian, kondisi dan jumlah yang diluncurkan ke masyarakat, bahwa kondisi penyebaran corona di Kota Bandung terbilang landai.

Mengingat pertanggal 10 Juni 2020, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) 4.200 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 1070 orang, sementara positif sekitar 358 orang. Dari jumlah tersebut, 172 orang positif dirawat, PDP yang masih dalam perawatan 272 orang, dan ODP yang masih dalam proses sekitar 273 orang.

“Maka ini yang dikhawatirkan oleh kami, bahwa masyarakat terninabobokan oleh data ini, dan kebijakan AKB yang akan ada, malah dianggap sebagai kembali normal. Padahal jumlah rapid test dan swqb masih belum mewakili penyebaran Covid-19 di Kota Bandung,” tutur Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung tersebut.

Selain itu, Aries mengkritisi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Bandung. Sampai kini dana yang dianggarkan melalui APBD Kota Bandung belum diserap secara maksimal, karena hingga saat ini belum ada angka yang jelas akan efektivitas langkah tersebut.

“Anggarannya sendiri untuk upaya sosialisasi atau promotif ini sekitar Rp 800 juta, tapi belum ada survei yang jelas dan terang bagaimana efektivitasnya. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan,” jelas Aries.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkot Bandung untuk lebih masif melakukan tes cepat maupun swab ditengah masyarakat. Sehingga dapat ditemukan angka yang mewakili bagaimana penyebaran corona di Kota Bandung.

“Hemat kami ini masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bandung. Apalagi masyarakat akan menghadapi AKB setelah PSBB berhenti,” ucapnya.

Sebelumnya, Aries menerangkan, Pemkot Bandung telah melakukan berbagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bandung, salah satunya dengan menekankan tracing (pelacakan) dan pemetaan wilayah secara masif.

“Ketika menerima data seseorang dinyatakan positif Covid-19, maka yang dilakukan adalah melakukan tracing. Meski tidak memiliki klaster, untuk kota Bandung tidak boleh melupakan tracing,” pungkas Aries. (edi)

Baca Juga:  Penghijauan Sungai Cipamokolan, PDIP Canangkan Leuweung Pajajaran