Jabar Susun Strategi Tekan Mobilitas Masyarakat

  • Whatsapp
Ketua Divisi Komunikasi Publik, Perubahan Perilaku, dan Penegakan Aturan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jabar Ade Afriandi

JABARTODAY.COM – BANDUNG Strategi penyekatan dan pengawasan di perbatasan provinsi tengah diatur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu bertujuan dalam mengawasi mobilitas masyarakat terkait larangan mudik lebaran 2021.

Ketua Divisi Komunikasi Publik, Perubahan Perilaku, dan Penegakan Aturan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jabar Ade Afriandi menjelaskan, operasi penanganan Covid-19 dan mudik Idul Fitri 2021 sudah disusun secara komprehensif. Ada dua strategi dalam menekan mobilitas masyarakat.

Strategi pertama adalah menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggelar Operasi Bhakti Praja. Menurut Ade, masyarakat berperan penting mencegah penularan dengan cara tidak mudik tahun ini.

“Sosialisasi dan edukasi akan kami intensifkan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama di RT/RW yang berstatus zona merah atau risiko tinggi. Simulasi penerapan protokol kesehatan 5M juga akan dilakukan, baik di lingkungan masyarakat, ruang publik, mal, pasar, maupun resto,” tukasnya, Kamis (29/4/2021).

Ade menekankan, seluruh pihak harus mengambil pelajaran dari lonjakan kasus virus corona yang terjadi akibat peningkatan mobilitas. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kesehatan dan keselamatan keluarga di kampung halaman harus diutamakan.

Baca Juga

“Kami akan menggunakan banyak saluran media untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mengurungkan niat mudik. Mulai dari media massa sampai mobile wawar di permukiman,” ucapnya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 70/KS.01.01/SATPOL PP tentang Pengendalian Aktivitas Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 selama Masa Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021. Surat tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jabar dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 daerah se-Jabar.

Dalam surat tersebut, pelaku perjalanan lintas batas antarprovinsi harus memiliki izin perjalanan/SIKM sebagaimana peraturan yang berlaku. Satgas Penanganan Covid-19 bersama TNI/Polri akan melakukan operasi gabungan antar provinsi di wilayah perbatasan pada titik kegiatan yang disepakati bersama.

Selain Operasi Bhakti Praja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Satgas Penanganan Covid-19 akan menggelar Operasi Praja Wibawa. Dalam operasi tersebut, penyekatan, pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan, terhadap pelaku perjalanan di perbatasan provinsi bakal dilakukan dengan tegas.

Ade mengatakan, pelaku perjalanan yang melanggar aturan larangan mudik lebaran bakal dikenakan sanksi, dicatat identitasnya, dan diputar balikkan arah tujuan kendaraan. Sanksi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

“Sekretaris Daerah provinsi di Pulau Jawa pun sudah membuat komitmen bersama untuk membatasi mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran dan perizinan yang melintas antarprovinsi,” katanya.

Dengan komitmen bersama tersebut, koordinasi dan kolaborasi semua pihak diharapkan menguat. Jika itu dilakukan, proses pengawasan dan pemeriksaan di titik-titik penyekatan akan berjalan optimal.

Pemprov Jabar pun sudah menyiapkan skenario penyekatan untuk mendukung larangan mudik lebaran 2021. Sejumlah pintu masuk Jabar, akses keluar-masuk wilayah aglomerasi, dan simpul-simpul transportasi, dijaga ketat untuk menekan mobilitas masyarakat. Penyekatan akan mulai dilakukan pada masa peniadaan mudik, 6-17 Mei 2021. (*)

Berita Terkait