JABARTODAY.COM, JAKARTA – – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi UU APBN 2026 dan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan bagian dari anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan 20 persen adalah mandatory spending yang tidak boleh dipakai membiayai program di luar fungsi pendidikan.
Putusan ini merupakan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak mengotak-atik anggaran sehingga mengorbankan anggaran pendidikan untuk program MBG. Kami mengapresiasi Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia, para guru, mahasiswa, dan orang tua yang memperjuangkan perkara ini di hadapan Mahkamah.
Kabinet Bayangan menyambut baik putusan ini dengan sejumlah catatan. Secara prinsip, Mahkamah telah memberikan batas yang tegas: MBG tidak boleh dibiayai dari anggaran pendidikan, karena hal itu akan menggerogoti tanggung jawab negara dalam menjalankan mandat konstitusi untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi warga negara.
Namun kami juga menyayangkan karena secara teknis, Mahkamah memberikan batas waktu penyesuaian, dengan pemisahan total paling lambat dilakukan pada 2028. Sementara untuk tahun 2027, anggaran MBG masih ditoleransi berada di pos anggaran pendidikan, sepanjang mandatory spending 20 persen APBN untuk pendidikan tidak diganggu.
Toleransi dan penyesuaian ini meninggalkan persoalan besar: selama dua tahun ke depan, ratusan triliun rupiah anggaran pendidikan tetap berisiko tersedot untuk membiayai program di luar mandatnya.
Konsekuensi yang Tidak Banyak Disadari
Putusan ini juga membawa konsekuensi fiskal yang jelas. Jika pada APBN 2027 pemerintah masih memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan, maka anggaran pendidikan di luar MBG tetap wajib mencapai 20 persen APBN. Artinya, total belanja pendidikan harus melebihi 20 persen. Kabinet Bayangan menilai jalan keluarnya tidak perlu menunggu 2028.
Pemerintah dan DPR dapat segera memperbaikinya melalui APBN Perubahan 2026 untuk mengembalikan mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan, dengan mengurangi sebesar-besarnya anggaran yang sudah dialokasikan untuk MBG. Kemauan politik pemerintah untuk tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional sangat dituntut dalam kondisi saat ini.
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, Yance Arizona:
Putusan MK merupakan tamparan bagi pemerintah yang merancang anggaran secara ugal-ugalan. Pada prinsipnya, MK menyatakan bahwa menempatkan anggaran MBG ke dalam pos anggaran pendidikan telah melanggar mandatory spending 20 persen APBN untuk pendidikan. Oleh karena itu, kalau proyek MBG mau dilanjutkan, ke depan proyek ini tidak boleh mengganggu pos anggaran pendidikan.
KABINET DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT
Putusan ini menjadi peringatan agar pemerintah tidak mengorbankan hak rakyat atas kualitas pendidikan yang baik, serta hak kesejahteraan guru dan dosen, demi proyek-proyek politik yang tidak sesuai dengan tujuan negara mencerdaskan bangsa sebagaimana dimandatkan konstitusi. Jangan sampai pula proyek politik pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) kembali “mencuri” anggaran pendidikan yang semestinya ditujukan untuk perbaikan kualitas pelajar dan pengajar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Iman Zanatul Haeri:
Keputusan MK agar MBG dipisah dari pos anggaran pendidikan membuktikan bahwa Seskab Teddy keliru, tidak jujur, dan bersikap inkonstitusional karena pernah menyatakan MBG tidak mengambil anggaran pendidikan. Dengan demikian, kementerian urusan pendidikan (Kemdikdasmen, Kemdiktisaintek, Kembud, dan Menko PMK) semestinya segera merancang ulang mekanisme agar 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN 2027 dialokasikan untuk komponen utama pendidikan: gaji guru, gaji dosen, sarana-prasarana, biaya pendidikan menengah, dan biaya pendidikan tinggi (UKT), dan seterusnya.
URI sebaiknya dibatalkan karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Guru yang belum sejahtera, seperti guru honorer dan guru PPPK paruh waktu, tidak bisa menunggu sejahtera sampai 2028. Guru ASN seperti PNS dan PPPK juga harus dikembalikan gaji dan tunjangannya, karena terus mengalami pemotongan akibat alokasi TKD dari anggaran pendidikan yang dipakai untuk MBG membuat pemerintah daerah kekurangan anggaran.
Menteri Kesehatan, Irma Hidayana
Putusan MK semakin menciderai kepercayaan publik kepada lembaga tinggi negara. Dengan memberikan kelonggaran penggunaan pos anggaran pendidikan untuk MBG hingga tahun 2028, putusan ini justru kontradiktif dengan pernyataannya sendiri bahwa anggaran MBG harus dipisah dari pos anggaran pendidikan. Putusan ini juga menunjukkan bahwa MK gagal membedakan dua bidang yang jelas berbeda, yaitu pendidikan dan kesehatan/gizi.
Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan, Isnawati Hidayah
“Keputusan dari MBG masih membuka ruang pemborosan anggaran dari sektor pendidikan pada tahun 2026-2027. Keputusan MK merupakan penenang sementara yang masih mengorbankan perbaikan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru dan kualitas sarana dan prasarana untuk anak-anak kita. Harusnya negara menyelamatkan anggaran pendidikan sesegera mungkin”
Empat Tuntutan Kabinet Bayangan
• Segera membuka APBN Perubahan 2026 untuk mengeluarkan pendanaan MBG dari anggaran pendidikan, serta mengembalikan anggaran pendidikan untuk mencapai mandatory spending 20 persen APBN dengan mengurangi sebesar-besarnya anggaran MBG.
• Menjamin RAPBN 2027 yang sedang disusun tetap memenuhi amanat konstitusi bahwa anggaran pendidikan di luar MBG mencapai minimal 20 persen APBN.
• Membuka realisasi anggaran pendidikan secara berkala agar publik dapat mengawasi berapa anggaran yang benar-benar sampai ke sekolah.
• Hentikan MBG.[ ]
