JABARTODAY.COM – BANDUNG Meskipun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), 18 kabupaten anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Jawa Barat diproyeksikan untuk mendanai pertumbuhan ekonomi sebagai respon pandemi Covid-19, tetapi tetap siap diaudit Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Apapun kebutuhan BPK akan dipenuhi agar proses audit berjalan dengan lancar. Sudah menjadi tanggung jawab dalam memberikan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel.
“Walaupun konsentrasi APBD kita saat ini difokuskan untuk penanganan penyebaran virus corona dan mendanai pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun kita siap diaudit oleh BPK RI menyangkut laporan keuangan daerah,” ungkap Ketua ADKASI Jabar Rudy Susmanto, disela acara forum Silaturahmi ADKASI Jabar, Kamis (10/9/2020).
Disampaikan Rudy, yang beberapa saat baru terpilih sebagai Ketua ADKASI Jabar secara bulat ini, ada dua hal strategis yang akan menjadi fokus kerja pihaknya dalam beberapa tahun kedepan.
“Kami sudah penyamakan persepsi bahwa APBD Perubahan 2020 dan KUA PPAS 2021 dan APBD 2021 fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Disamping itu, terang Rudi, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2021, juga memprioritaskan atau didorong pada percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai respon pandemi virus corona baru.
“Ekonomi masyarakat diharapkan cepat tumbuh, bila ekonomi alami perlambatan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan nasional,” tukas Rudi.
Sementara untuk mendorong perlindungan petani dan nelayan, kata politisi Partai Gerindra ini, masing-masing anggota ADKASI Jabar sepemahaman, sehingga dua kegiatan prioritas tersebut akan dimasukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah di masing-masing kabupaten se-Jabar.
“Perda perlindungan petani dan nelayan akan menjadi payung hukum untuk membantu petani dan nelayan. Bahkan harus menjadi solusi dalam meningkatan derajat kehidupan kaum petani dan nelayan,” pungkas Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu. (*)
