Realisasi Program Rutilahu Kota Bandung di Bawah Target

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung  Ferry Cahyadi Rismafury (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Realisasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga saat ini masih rendah. Hal ini jauh dibawah target yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandung.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung Ferry Cahyadi Rismafury mengutarakan, program Rutilahu sangat penting karena masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah tinggal.

“Kami mendorong DPKP3 agar merealisasikan program ini, karena memang banyak masyarkat miskin yang membutuhkannya,” jelas politisi Partai Gerindra, di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (22/9/2020).

Menurut Ferry, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR agar meninjau kembali peraturan terkait Rutilahu, agar program bantuan kepada masyakakat tidak mampu ini lebih mudah direalisasikan, khususnya di Kota Bandung.

“Sebagai wakil rakyat saya wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memiliki rumah tak layak huni untuk mendapat bantuan pemerintah,” tegasnya.

Baca Juga

Ferry juga mengungkap tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan program bantuan Rutilahu. Dari proposal yang diajukan ke DPKP3, lanjut dia, banyak yang ditolak mitra komisi C ini. Alasannya, cukup klasik karena tanah dan bangunan yang dihuni tak bersertifikat.

Padahal, terang Ferry, program ini tak terlalu berbelit. Yakni, warga yang rumahnya tidak layak huni, seharusnya mendapat bantuan Rutilahu. Namun berhubung tidak ada sertifikat tanah akhirnya tidak dapat dibantu. Seharusnya tidak terpaku pada bukti sertifikat. Terpenting ada kejelasan kepemilikan tanah yang dilampiri dengan bukti pembayaran pajak. Atau cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.

“Diluncurkannya program Rutilahu itu, untuk membantu warga tidak mampu, agar dapat tinggal dirumah layak. Selama persyaratan rumit dan memberatkan warga, dipastikan, program Rutilahu sulit terealiasi,” ucap Ferry.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bandung ini meminta kepada DPKP3 untuk mengawal pelaksanaan program Rutilahu. Apalagi, program ini dibawah pengawasan langsung DPRD Kota Bandung.

“Meski ada program bedah rumah di kèwilayahan, jangan sampai ada duplikasi anggaran,” pungkasnya. (*)

Related posts