Home » Politik » Wujudkan APBD untuk Penuhi Hak Dasar Masyarakat

Wujudkan APBD untuk Penuhi Hak Dasar Masyarakat

ALOKASI Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung tahun 2018, diharapkan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Drs. H. Isa Subagdja, di Gedung DPRD Kota Bandung, belum lama ini.

“Pembangunan yang menggunakan APBD harus merata, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan,” kata Isa.

Dengan menerapkan mekanisme tersebut, lanjut Isa, diharapkan dapat tercipta formulasi APBD yang baik serta pro rakyat, sebab itu yang paling diprioritaskan.

Bila hal itu dapat diwujudkan, sebut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, maka anggaran yang dituangkan dalam APBD Kota Bandung tahun 2018, dapat dikatakan berpihak pada rakyat, mengingat kebutuhan dasar masyarakat butuh perhatian pemerintah.

“Mari kita perjuangan hak-hak dasar rakyat, agar masyarakat merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik di Kota Bandung,” tutur Isa.

Hal yang tidak kalah penting, tambah Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bandung ini, mengajak Pemkot Bandung melakukan hal serupa. Sebab, semangat memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat tidak dapat dari satu pihak, melainkan keterlibatan kedua belah pihak yang saling terkait, yakni DPRD dan Pemkot Bandung, dalam rangka memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Kesepahaman merupakan modal dasar membangun, sebab dengan cara tersebut tujuan pembangunan dalam arti luas dapat tercapai dengan baik,” ucap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung ini.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 Pemerintah Kota Bandung yang bersentuhan langsung ke masyarakat bakal mengalami kenaikan. APBD Kota Bandung pada 2018 diproyeksikan mencapai Rp 6,3 triliun lebih.

Ketua Pansus 9 yang membahas APBD Murni Kota Bandung tahun 2018, Riantono mengatakan, nilai APBD tahun depan meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp 488 miliar lebih.

Adapun porsi belanja tahun depan sebesar 60  persen, untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung atau pegawai sebesar 40 persen.

Riantono melanjutkan, satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran cukup besar seperti Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 626 miliar lebih, karena menyangkut infrastruktur.

Riantono menegaskan, alokasi belanja pada 2018 terdiri atas belanja langsung pembangunan sebesar Rp 4,113 triliun lebih dan belanja tidak langsung atau belanja pegawai sebesar Rp2,818 triliun lebih.

Pembiayaan APBD 2018 akan terfokus pada skala prioritas pembangunan, yakni  pembangunan jalan dan saluran air.

Prioritas berikutnya adalah penataan kawasan permukiman, peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui program pelayanan dasar kesehatan, dan terakhir peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah.

“Dalam waktu dekat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemkot Bandung agar mempersiapkan dokumen yang diperlukan bersamaan dengan progres evaluasi APBD 2018 oleh Gubernur Jawa Barat, sehingga APBD dalam waktu tidak lama pula bisa terlaksana,” pungkas Riantono. (adv)