Penghapusan UN Ubah Persentase Zonasi PPDB

  • Whatsapp
Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Penghapusan nilai ujian nasional yang diganti menjadi nilai rapor akumulatif, berdampak pada kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bandung terkait mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2020.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan menerangkan, pihaknya tengah mengkaji teknis PPDB 2020. Hal ini lantaran di dalam peraturan walikota yang sedang digodok bagian hukum Pemerintah Kota Bandung, tercantum pendaftaran siswa didik baru harus melalui mekanisme kolektif dan sekolah tujuan yang menyeleksi siswa baru.

Read More

“Ini kita baru mendengar bocoran peraturannya, karena setelah UN dibatalkan kuota PPDB mengalami perubahan,” kata Heri, di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/5/2020).

Meski begitu, menurutnya, peraturan mengenai zonasi PPDB yang mengalami penurunan peraturannya patut dipertanyakan. Pasalnya, sejauh ini perubahannya tanpa kajian terutama berkenaan dengan persentase zonasi dari semula 90 persen menjadi 50 persen.

Dari informasi Dinas Pendidikan Kota Bandung, Heri menyebut, rincian mekanisme PPDB, yaitu jalur zonasi sebanyak 50 persen, kemudian 15 persen jalur afirmasi (masyarakat tidak mampu), 5 persen perpindahan tugas orangtua, dan 30 persen untuk jalur prestasi.

“Perubahan persentase tersebut sejalan dengan perubahan nilai ukur UN menjadi nilai rapor akumulatif,” cetusnya.

Kendati demikian, Heri menjelaskan, berdasarkan hasil rapat kerja bersama Disdik Kota Bandung, pembahasan mengerucut sebatas informasi terkait jadwal PPDB saja. Sementara untuk teknis pelaksanaannya akan dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi D.

Dengan belum disepakatinya mekanisme PPDB yang akan menggunakan sistem kolektif daring dari sekolah asal, wacana untuk melakukan jemput bola bagi calon peserta didik baru, dikemukakan Heri, sebagai solusi bagi masyarakat yang tak memiliki fasilitas internet.

“Sebabnya, masih ada kekosongan aturan hukum dalam mekanisme pendaftaran. Apa mau di sekolah? Apa mau di rumah? Tingkat integritasnya belum terjamin,” tegas politisi Partai Nasional Demokrat ini.

Meski begitu, dia mengakui, akan ada permasalahan yang muncul berkaitan dengan penggunaan persentase kuota zonasi dan nilai rapor akumulatif karena standar tiap sekolah yang berbeda-beda. (edi)

Related posts