Wednesday , 20 November 2019
Home » Hukum » KPK Terima Ratusan Pengaduan KPK Gadungan

KPK Terima Ratusan Pengaduan KPK Gadungan

kpkJABARTODAY.COM – BANDUNG

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tiga orang yang ditangkap Kepolisian Resor Sukabumi Kabupaten bukan anggota mereka apalagi penyidik lembaga tersebut. Hal itu ditegaskan oleh Gatot Budi Utomo yang mewakili Direktorat Pengawasan Internal KPK.

Meski ketiga tersangka menggunakan atribut berlambang komisi tersebut, namun dirinya dapat memastikan bahwa mereka bukan bagian dari KPK. “Barang bukti itu bukan produk KPK. Dan ketiga tersangka juga bukan anggota kami,” papar Gatot di Mapolda Jabar, Senin (15/9/2014).

Sebelumnya, Polres Sukabumi Kabupaten menangkap 3 tersangka yang diduga melakukan pemerasan dengan menggunakan nama lembaga pimpinan Abraham Samad tersebut, Sabtu (13/9/2014) lalu. Ketiga tersangka yang ditangkap di sebuah hotel dan restoran yang berlokasi di Jalan Raya Cikululu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, yakni Hendrawan (44), Ferbiansyah (30), dan Putra (42).

Demi mengantisipasi hal yang diakui Gatot masih sering terjadi, mengatasnamakan KPK demi mencari keuntungan, pihaknya telah melakukan sosialisasi, terutamanya ke pejabat publik dan instansi-instansi pemerintahan. Bila ada yang melakukan tindakan pemerasan juga pemalsuan, pihaknya meminta agar yang bersangkutan melapor ke pihak berwajib bahkan KPK. “Bahkan bila itu memang anggota KPK yang melakukan, laporkan saja,” tegas Gatot.

Gatot tidak memungkiri pihaknya menerima banyak aduan terkait anggota KPK gadungan yang melakukan tindakan tak terpuji kepada beberapa kalangan, khususnya pejabat publik. Bahkan, trennya meningkat usai KPK mengungkap kasus korupsi berskala besar. “Banyak yang menyalahgunakan dan sebagian besar mengaku penyidik,” ungkapnya.

Sejak 2006, dituturkan Gatot, telah ada 110 pengaduan terkait hal tersebut dan seluruhnya telah di-follow-up bahkan naik ke meja hijau. Itu belum yang ditangani oleh pihak kepolisian, karena masyarakat langsung melapor tidak melalui KPK. Untuk perkara yang telah diputus oleh majelis hakim dan yang bersangkutan usai menjalani masa hukumannya, KPK tetap memantau gerak-geriknya. “Setelah dia bebas, kami terus monitor, kita jaga terus agar tidak kambuh,” tukas Gatot.

Kasus pemerasan mengatasnamakan lembaga anti rasuah itu, disebut Gatot, banyak terjadi di daerah Sumatera Utara dan Jawa Timur. Pihaknya menyatakan, orang yang melakukan tindakan melanggar hukum di luar kewenangan KPK, bisa dipastikan bukan anggota lembaga tersebut. (VIL)