Home » Bandung Raya » Kang Dezan Setuju Penundaan Pilkada Serentak

Kang Dezan Setuju Penundaan Pilkada Serentak

JABARTODAY.COM – BANDUNG Deny Zaelani atau akrab disapa Kang Dezan menilai, jika langkah Komisi Pemilihan Umum menunda sebagian tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sudah tepat.

Meski begitu, dia meminta agar KPU lebih bijak dalam menentukan kapan proses pungut hitung dilakukan yang belum ada kejelasan.

Penetapan pelaksanaan proses pungut hitung Pilkada Serentak masih dibahas dan menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Regulasi yang akan dikeluarkan ini harus dilihat dan dikaji secara matang dengan melihat berbagai kondisi lapangan.

“Perppu yang akan menjadi payung hukum pelanjutan tahapan Pilkada Serentak, harus melihat berbagai aspek, bukan hanya kondisi pandemi Covid-19, tapi seluruh aspek harus dilihat,” ujarnya, Jumat (17/4/2020).

Saat ini ada tiga opsi yang diajukan oleh penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan prose pungut hitung Pilkada Serentak, yakni Desember, awal 2021 dan September 2021.

Menurut Deny, jika melihat situasi sangat rasional jika tahapan pungut hitung pilkada dilakukan pada September 2021. Sebab, ada beberapa alasan mendasar yang harus diprioritaskan oleh pemerintah di tengah pandemi virus corona.

Dia menekankan, dampak dari pandemi Covid-19 sangat besar, baik di sisi sosial, ekonomi maupun politik. Dari sisi sosial, saat ini masyarakat sangat terpukul dengan wabah Covid-19.

“Bahkan bisa dikatakan ada traumatis. Kalau pungut hitung dilakukan Desember, masyarakat masih dalam proses pemulihan trauma, ini bisa memengaruhi terhadap angka partisipasi,” cetusnya.

Bila di awal 2021, Deny berpandangan, psikologis masyarakat dimungkinkan sudah pulih, namun dari sisi ekonomi masih belum stabil. Pasalnya, banyak anggaran pemerintah yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Sejumlah kebijakan yang dilakukan dalam menanggulangi Covid-19, membuat sektor ekonomi terpukul. Baik itu pelaku usaha dari perusahaan besar sampai kecil mengalami pengurangan pendapatan signifikan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah, baik dari sektor pajak, maupun non pajak,” kata dia.

Disisi lain, diutarakan dia, pemerintah semua tingkatan melakukan realokasi anggaran. Salah satunya bersumber dari anggaran hibah pilkada. Dengan kondisi tersebut, maka proses pungut hitung dilakukan awal 2021, pemerintah daerah akan kelimpungan untuk membiayai pilkada karena dari sisi pendapatan akan mengalami penurunan drastis.

“Makanya akan realistis jika pungut hitung dilakukan September 2021. Semuanya sudah stabil. Baik dari psikis masyarakat hingga anggarannya,” pungkasnya. (vil)

Baca Juga:  Dilema Anggaran Pilkada Serentak