Eks Kepala DPKAD Jadi Saksi Sidang RTH Kota Bandung

  • Whatsapp

JABARTODAY.COM – BANDUNG Sidang lanjutan perkara korupsi proyek pengadaan lahan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung dengan terdakwa Dadang Suganda kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (12/1/2021).

Persidangan kali ini masih beragendakan pemeriksaan saksi dari penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kali ini hadir saksi dari pihak Pemerintah Kota Bandung dan swasta.

Sementara dalam sidang sebelumnya, penuntut umum telah menghadirkan sejumlah mantan pejabat Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, guna menggali proses penganggaran APBD tahun 2012 dalam pengadaan lahan RTH.

Sidang hari ini, jaksa menghadirkan  Herry Nurhayat (mantan Kepala DPKAD), Dadang Supriatna (Kepala BPKA Pemkot Bandung), Pupung Hadijah (mantan bendahara DPKAD), Hafid Kurnia (mantan Kabid Anggaran DPKAD), Henrico Arie Sapiie (mantan Kasi Anggaran DPKAD), dan Eddy Saeful Mamoer (swasta).

Dalam kesaksiannya, Herry Nurhayat mengaku pernah meminjam uang sejumlah Rp2 miliar dari terdakwa dalam bentuk cek, untuk keperluan perkara bantuan sosial. Tak cukup, Herry mengajukan pinjaman uang susulan sebesar Rp 600 juta. Hal itu, akunya, masih untuk menyelesaikan proses perkara bansos yang saat itu perkaranya sedang ditangani Tipikor KPK.

Baca Juga

“Saya tidak bisa mencairkan cek tersebut karena sudah diblokir oleh terdakwa,” ujarnya.

Dalam sidang kali ini, PU KPK mengorek keterangan dari sejumlah saksi. Keterangan dari para saksi ini diperlukan untuk mempelajari skema transaksi uang yang diterima Dadang Suganda dari proyek pengadaan lahan RTH.

Dadang Suganda diduga menggunakan keuntungan hasil penjualan tanah RTH ke sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bandung. Uang tersebut diduga hasil korupsi proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 69 miliar.

Dalam perkara ini, Dadang Suganda didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan lahan RTH dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama sejumlah pihak. Juragan tanah itu disebut sebagai ‘kunci’ dalam membongkar penggelembungan APBD hingga mencapai Rp 123,9 milliar pada tahun 2012. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *