Dadang Suganda Minta Majelis Hakim Tak Terintimidasi Tuntutan KPK

  • Whatsapp
Sidang lanjutan korupsi RTH di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis (29/7/2021). Sidang dengan terdakwa Dadang Suganda beragendakan pembacaan duplik. (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Terdakwa korupsi proyek pengadaan lahan sarana lingkungan hidup ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung tahun anggaran 2012 dan 2013, Dadang Suganda, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis (29/7/2021).

Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan duplik untuk menjawab replik dari penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kuasa hukum Dadang Suganda, Anwar Djamaluddin, dalam draft dupliknya membantah replik PU. Dia bahkan menyinggung tuntutan kepada Dadang lebih tinggi dibanding koruptor RTH terdahulu. Padahal terdakwa murni pengusaha yang sudah puluhan tahun pergerak dalam jual beli tanah.

“Terdakwa masih harus menghadapi tuntutan hukum yang sangat berat bahkan lebih berat dari tuntutan seorang pelaku korupsi hanya karena tidak mau kompromi dengan ancaman oknum penyidik KPK,” kata Anwar, dalam persidangan.

Anwar menilai kasus kliennnya terlalu dipaksakan, dengan maksud membungkam Dadang sebagai seorang pengusaha yang kerap lantang menentang tuduhan KPK. Selain itu, dakwaan menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil usaha dianggap tidak terbukti.

Baca Juga

“Maka patut diduga kasus ini cenderung dipaksakan sebagai upaya untuk menyudutkan Dadang Suganda yang selalu kritis kepada KPK sebagai seorang pengusaha yang di dzalimi,” jelasnya.

Anwar dalam dupliknya menerangkan, ada beberapa poin yang digunakan sebagai amunisi membantah replik PU KPK. Pertama, PU KPK dinilai keliru mengartikan makna pengusaha tanah dengan istilah makelar. Kemudian, kliennya juga tidak pernah menyembunyikan harta kekayaannya dengan memindah-mindah uang pada rekening tabungannya.

Dalam pengakuannya Dadang hanya mengikuti arahan pegawai bank untuk kepentingan program bisnis bank dan disampaikan kepada nasabah prioritas. Hal itu dianggap tidak relevan atau tidak memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Poin lainnya, Anwar memandang replik PU KPK hanya mengartikan makna mengikuti program pengadaan lahan sarana lingkungan hidup RTH sebagai upaya rekayasa untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok. Arti tuduhan korupsi RTH kepada terdakwa yang dimaksud PU KPK juga hanya berdasarkan pendapat ahli. Namun tidak membandingkan dengan definisi ahli yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa.

Terkait laporan hasil pemeriksaan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan tentang adanya kerugian negara atau daerah adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pada perkara a quo dikarenakan auditor BPK tidak melakukan pemeriksaan berdasarkan norma-norma dan tata nilai.

“Dengan perkara a quo karena metode atau pola penyidikan perkara korupsi pada pokoknya menurut hemat kami berbeda. Standar pemeriksaan keuangan negara harus independen, objektif dan profesional,” tegasnya.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta majelis hakim untuk menolak semua dalil PU KPK. Mereka berharap kliennya dapat dibebaskan dari tuntutan.

“Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak segala dalil yang disampaikan oleh penuntut umum dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Dadang Suganda sesuai dengan amar yang kami sampaikan didalam nota pembelaan,” pungkas Anwar.

Sementara itu, Dadang Suganda usai sidang mengatakan, bahwa kasus korupsi RTH Kota Bandung, disinyalir ada upaya jebakan dari PU KPK bagi majelis hakim melalui tuntutan hukuman tinggi pada dirinya.

Atas dasar itu dia berharap hakim tak terprovokasi dan terintimidasi, sehingga menjatuhkan vonis jauh diatas kewajaran terhadap dirinya.

“Itu sebuah kedzaliman yang dilakukan PU KPK dan harus diingat akan adanya azab dari Alloh SWT,” cetusnya.

Menyoal duplik atas replik PU KPK,  Dadang menerangkan, duplik tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan keadilan.

“Jangan sampai terjadi kedzaliman. Sebab, yang celaka bukan hanya saya di penjara, PU juga diazab,” tukas Dadang.

Dijelaskannya, mengapa merasa ada kedzaliman yang dilakukan oleh PU KPK. Menurut dia, dalam perkara ini dirinya dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dituntut 9 tahun penjara.

“Saya berharap majelis hakim tidak terjebak kedzaliman dalam memutus perkaranya, sehingga bisa berikan putusan dengan seadil-adilnya,” tutupnya. (*)

Berita Terkait