Saturday , 18 January 2020
Home » Bandung Raya » DP3APM Tidak Khawatir, Meski Dana Hibah KPAID Terhenti

DP3APM Tidak Khawatir, Meski Dana Hibah KPAID Terhenti

Kepala DP3APM Kota Bandung Tatang Muhtar (jabartoday/eddy koesman).

JABARTODAY.COM – BANDUNG Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung Tatang Muhtar menganggap wajar, ketika mendapatkan kepastian informasi bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung, tidak mendapatkan kucuran dana hibah di tahun 2020.

Momen itu terjadi ketika DP3APM menggelar rapat koordinasi bersama KPAID, di Kantor DP3APM, Jalan Seram, Kota Bandung, Rabu (11/12), yang membahas laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan KPAID anggaran tahun 2019.

Awalnya, Tatang menilai, bahwa dana hibah KPAID Kota Bandung tahun 2019 sebesar Rp 521 juta, itu cukup besar untuk ukuran lembaga independen yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

Namun, karena kegiatannya cukup padat bukan lagi masalah. Terkait tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi, sehingga di APBD tahun 2020, KPAID tidak mendapat kucuran dana hibah, itupun menjadi wajar.

“Kenapa tak dapat dana hibah? Apa tidak terlihat kinerjanya? Saya yakin Pemkot Bandung sangat concern terhadap isu-isu perlindungan anak. Apa karena belum ada hasil audit Inspektorat?” ungkap Tatang.

Ditambahkan Tatang, dana hibah KPAID tahun 2019 itu sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kegiatan perlindungan terhadap anak yang semakin tinggi. Oleh karena itu, dia menyarankan, KPAID Kota Bandung sebaiknya tetap eksis dibawah naungan kegiatan yang didanai DP3APM maupun SKPD lain atau bantuan dana pihak swasta, meski tak memeroleh hibah.

“Tak perlu khawatir program KPAID tidak bisa jalan. Karena concern pemerintah terhadap isu perlindungan anak semakin tinggi. Secara umum, kami meyakini anggaran perlindungan anak ada ditiap SKPD,” ujar Tatang.

Meski demikian, dia mengatakan, tidak adanya anggaran KPAID Kota Bandung di tahun 2020, telah disampaikan ke Wali Kota Bandung Oded M Danial, dan disepakati bersama DPRD.

“Semua anggaran di SKPD itu, mekanismenya demikian. Tapi untuk KPAID masih bisa diupayakan pada APBD Perubahan,” cetusnya.

Tatang menerangkan, selain anggaran dana hibah dari pemerintah, pihaknya juga meyakini jajaran pengurus KPAID Kota Bandung, mampu mendapatkan bantuan dana dari pihak lain.

“Saya meyakini agenda perlindungan terhadap anak tetap dapat berjalan, meski di tahun 2020 dana hibah dari pemerintah kota untuk sementara terhenti,” pungkas Tatang. (edi)