Tuesday , 10 December 2019
Home » Ekonomi » Dapat Pesangon, Pegawai PD Kebersihan Otomatis PHK

Dapat Pesangon, Pegawai PD Kebersihan Otomatis PHK

JABARTODAY.COM – BANDUNG Bagaimana status pegawai PD Kebersihan Kota Bandung kedepannya, terutama pada bagian penyapuan, yang rencananya akan dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung?

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja mengungkapkan, untuk menjawab pertanyaan tersebut, salah satunya dengan berpedoman pada status PD Kebersihan sebagai Badan Usaha Milik Daerah, yakni lembaga yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Maka itu, terkait status pegawai PD Kebersihan, jelas Uung, yang memiliki kewenangan mengangkat serta memberhentikan pegawai adalah direksi, termasuk didalamnya mengatur skala gaji mereka.

“Meskipun dapat memakai prinsip-prinsip skala pembayaran PNS, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD Kebersihan yang ditentukan dengan keputusan direksi,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat ini, di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (18/11).

Maka itu, sambung Uung, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam pengembangan usahanya PD Kebersihan diberi kebebasan usaha.

”Dewan mendorong PD Kebersihan untuk menjadi salah satu sumber PAD Pemerintah Kota Bandung, tanpa mengurangi layanan maksimal terhadap masyarakat,” harap Uung.

Namun demikian, ungkap Uung, persoalan kompensasi ketenagakerjaan pegawai penyapu PD Kebersihan, belum menemukan titik temu. Ketentuan mengenai pesangon bagi pekerja dapat merujuk pada Pasal 156 dan Pasal 157 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

Dan untuk pegawai PD Kebersihan, terang Uung, karena masa kerjanya rata-rata sudah lebih dari 9 tahun, maka besaran uang pesangon yang wajib berikan, yaitu minimal sebesar 9 bulan upah.

“Karena pekerja penyapu merupakan pekerja harian lepas, maka perhitungan upah perbulannya tunduk pada ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yaitu 30 kali penghasilan sehari,” tukas Uung.

Atas persoalan tersebut, dikatakan Uung, Pemkot Bandung tidak menganggarkannya dalam APBD 2020 yang baru disetujui DPRD Kota Bandung, Jum’at (15/11) lalu. Alasannya, masih ada opsi lain selain UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Mempekerjakan kembali pegawai penyapu PD. Kebersihan sebagai pekerja harian lepas (PHL), di DLKH dengan upàh sesuai UMK jadi salah satu opsi tanpa harus memberikan pesangon, yang disetujui Pemkot dan DPRD,” kata Uung.

Uung mengakui, keputusan tersebut tidak terlepas dari ekses. Namun begitu, pihaknya menimbang yang terpenting para pegawai nantinya mendapat penghasilan minimal sesuai UMK.

“Terpenting mereka tiap bulan jelas penghasilannya, kalau dulu ketika PD Kebersihan pendapatan dibawah UMK,” ucapnya.

Uung menyebut, terhadap pegawai yang ingin menuntut pesangon dipersilakan. Hanya saja perlu memahami kondisi saat ini. Dalam hal penganggaran pesangon pemkot harus mengusulkan terhadap gubernur supaya mendapat legal opinion dalam mencairkan pesangon.

“Perlu legal opinion, dan pemkot itu statusnya tidak diwajibkan dan dilarang,” ujar Uung.

Salah satu opsi, cetus Uung, para pegawai masuk sebagai PHL yang bekerja di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tanpa seleksi apa pun. Namun, apabila gubernur mengizinkan pemkot mengucurkan pesangon otomatis para pekerja akan diberhentikan.

“Sesuai aturan ketenagakerjaan, ketika pegawai itu dapat pesangon, maka harus keluar dari PHL DLHK. Karena pesangon itu kan harus pemutusan hubungan kerja (PHK),” pungkas Uung. (edi)

Baca Juga:  Gelar Reses, Anggota DPRD Erwin SE Bawa Aspirasi Rakyat Lewat Mekanisme Dewan