Waspadai Daging Glonggongan

  • Whatsapp

sapi kurbanJABARTODAY.COM – BANDUNG

Pada momen Ramadhan, kerap terjadi kenaikan permintaan dan kebutuhan. Celakanya, bagi sebagian kalangan, situasi ini mereka manfaatkan untuk meraup keuntungan meski melalui cara yang licik. Satu diantaranya, dalam hal pemenuhan kebutuhan daging.

Hampir setiap tahun, terjadi kasus daging oplosan pada pasar-pasar tradisional, baik berupa percampuran antara daging sapi segar dan daging celeng, maupun lainnya, termasuk daging glonggongan. Melihat kondisi itu, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan sejumlah upaya preventif.

“Tentu saja, upaya antisipasi peredaran daging oplosan, termasuk glonggongan, terus kami galakkan,” tegas Kepala Dinas Peternakan Jabar, Dody Firman, di Pasar Kosambi Bandung, pada sela-sela kunjungan Menteri Perdagangan, M Luthfi, saat melakukan pemantauan perkembangan harga dan kebutuhan pokok selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2014, Kamis (10/7/2014).

Ditegaskan, sejauh ini, pihaknya belum memperolah temuan adanya daging glonggongan pada pasar-pasar tradisional. Itu karena, jelasnya, seluruh Dinas Peternakan dan instansi terkait lainnya pada tingkat kota-kabupaten di Jabar melakukan pemantauan di daerah dan wilayahnya masing-masing.

Berbicara tentang kebutuhan daging sapi selama Ramadan tahun ini, Dody memperkirakan. volumenya 17.863 ton. Menurutnya, publik Jabar tidak perlu khawatir. Pasalnya, terang dia, tatar Pasundan mengalami surplus daging sapi sebesar 286 ton. “Stok yang tersedia saat ini, sebanyak 3.247 ton. Pemasukan dari beberapa daerah, termasuk impor, sekitar 14.902 ton. Jadi, Jabar surpulus 286 ton,” terangnya.

Pun dalam hal daging ayam. Menurutnya, selama Ramadhan tahun ini, pihaknya memprediksi kebutuhannya 248.660 ton, Ketersediaannya, lanjut penyuka kucing tersebut, 592.878 ton. Jadi, terang Dody, untuk daging ayam, Jabar surplus sekitar 350 ribu ton.

Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan, M Lutfi, berkomentara tentang peredaran daging celeng atau lainnya, termasuk glonggongan. Dia berpandangan, hal itu merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. “Kami bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk melakukan antisipasinya. Itu pelanggaran hukum dan sanksinya pidana,” tutup Lutfi. (ADR)

Related posts