Soal Perumahan, Koordinasi Masih Lemah

  • Whatsapp

Ketua Umum IKA UPI Enggartiasto Lukita
Ketua Umum IKA UPI Enggartiasto Lukita

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Untuk mencapai satu tujuan dan hasil yang maksimal, tentunya, perlu adanya koordinasi antarpihak. Hal itu pun berlaku dalam dunia properti. “Koordinasi dalam bidang perumahan merupakan salah satu kelemahan selama ini. Jadi, perlu ada pembenahan pada era pemerintahan baru,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Real Estate Indonesia, Enggartiasto Lukita, pada Musyawarah Daerah DPD REI Jawa Barat bertema Peluang dan Tantangan Bisnis Properti di Jabar pada Era Pemerintahan Baru di Hotel Harris Bandung, Kamis (16/10/2014).
 
Enggar tidak membantah adanya kesan tumpang tindih kebijakan mengenai perumahan pada level antarlembaga. Menurutnya, koordinasi antarlembaga tersebut tidak berkenaan dengan pihak yang mengurus atau menjadi pelaksananya. Yang terpenting, ucapnya, adalah bagaimana mencapai tujuan dan hasil akhirnya. Jika demikian, tuturnya, perlu adanya kebijakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 
Diungkapkan, langkah yang diambil pemerintahan baru dalam mengatasi masalah perumahan yaitu memprioritaskan rumah-rumah kumuh, semisal perumahan dan kampung nelayan. Enggar mencontohkan terciptanya koordinasi. Umpamanya, sebut dia, pengembangan perumahan bagi kalangan nelayan.
 
Tentunya, jelas dia, perlu ada koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kementerian Kelautan. Contoh berikutnya, tambah pria berdarah asli Cirebon ini, pengembangan perumahan di kawasan industri. “Tentu saja, koordinasinya antara Kementerian Perumahan dan Kementerian Perindustrian,” tuturnya.
 
Enggar meneruskan, ketidaksinkronan dan lemahnya koordinasi itu tidak hanya antar lembaga, tetapi juga mencakup kebijakan pemerintah dengan pelaksana pembangunan, dalam hal ini, pemerintah, swasta, dan swadaya masyarakat. Tidak itu saja, tambahnya, ketidaksinkronan masih terjadi dalam hal kebijakan pembangunan kota dengan fasilitas umum bersistem transportasi umum secara nasional.
 
Begitu pula dalam hal kebijakan serta peraturan tentang pertanahan, yaitu penerapan tata ruang. Seperti, ucapnya, land banking skala besar dan upaya optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar dan tidak produktif, baik milik swasta maupun pemerintah.
 
Enggar mengungkapkan, sebenarnya, beberapa tahun lalu, terjalin kesepakatan yang berisi pengembangan kawasan industri. Isinya, di kawasan industri harus terdapat perumahan. Akan tetapi, tukasnya, sampai kini, tidak terlaksana. Padahal, kesepakatannya masih berlaku.
 
Karenanya, ucap dia, pada era yang baru ini, negara harus dan wajib hadir dalam mengatasi beragam permasalahan perumahan. Misalnya, sebut dia, pemerintah memberi kemudahan dalam hal perizinan. Selain itu, ucap dia, juga memberi insentif, semisal biaya perizinan yang murah. (ADR)

Related posts