Penjara 5 Tahun Bagi Sang Bupati

jabartoday.com/web
jabartoday.com/web

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Siapa terbukti bersalah, hukuman balasannya. Sepertinya, pepatah itu tepat bagi para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana, tidak terkecuali Sang Bupati Bogor non-aktif, Rachmat Yasin.

Mantan orang nomor satu Kabupaten Bogor itu harus menerima kenyataan pahit, yaitu menjalani kehidupan di balik jeruji besi selama 5 tahun sesuai vonis yang diputuskan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, di Ruang I Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Martadinata Bandung, Kamis (27/11).

Tidak itu saja, Rachmat Yasin pun harus menerima hukuman lainnya. Bentuknya, denda senilai Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara. Kemudian, pencabutan hak politik selama 3 tahun.

Dasar vonis itu, majelis hakim menyatakan Rachmat Yasin melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelanggarannya menerima suap berkaitan dengan alih fungsi hutan lindung. Tidak banyak kata-kata yang diucapkan Rachmat Yasin setelah majelis hakim membacakan putusannya. “Innalillahi.. saya menerima putusan ini. Saya tidak akan memanfaatkan upaya hukum,” komentar Rachmat Yasin dalam persidangan.

Usai persidangan, Rachmat Yasin berpendapat, pihaknya tidak mempermasalahkan pidana penjara. Namun, lanjutnya, sebaiknya, majelis hakim memberikannya keringanan hukuman. Rachmat Yasin beralasan telah mengakui dan menyadari kesalahan yang dilakukannya itu. “Saya menyadarinya. Keinginan saya, hukumannya ringan,” ucapnya.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan, ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Yang memberatkan, terdakwa melakukan aktivitas yang bertolakbelakang dengan upaya pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Kemudian, sebagai bupati dan pejabat negara, terpidana tidak memberi contoh baik. Sementara hal yang meringankan, Rachmat Yasin belum pernah menjalani hukuman dan telah mengembalikan uang kepada negara.

Dalam paparannya, majelis hakim menuturkan, Rachmat Yasin terbukti melakukan sejumlah pertemuan dengan PT Bukit Jonggol Asri (BJA). Pertemuan itu untuk penerbitan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan atas nama perusahaan tersebut.

Majelis hakim menilai aksi Rachmat Yasin memenuhi unsur gratifikasi berupa uang senilai Rp 4,5 miliar yang dijanjikan, guna menerbitkan memberikan rekomendasi tukar menukar lahan. Pemberian pertama sebesar Rp 3 miliar. Pasca menandatangani rekomendasi atas permintaan PT BJA, Rachmat Yasin menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, M Zairin, mengambil sisa uang senilai Rp 1,5 miliar, yang diberikan Yohan Yap. Ketika pemberian uang sisa itulah, jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan.  (ADR)

Related posts