JABARTODAY.COM – BANDUNG
Berdasarkan undang undang, negara berkewajiban memberi jaminan sosial, termasuk kesehatan, bagi seluruh lapisan masyarakat, utamanya, masyarakat miskin dan nyaris miskin. Untuk itu, pada era pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7, Joko Widodo, pemerintah merilis beberapa program, yaitu Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Tahap pertama, pemerintah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang merupakan penanda keluarga kurang mampu, SIM Card telepon selular (ponsel) berisi uang elektronik sebagai pengakses Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS), KIP, dan KIS kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu,” tandasRajeshanagara Sutedja, Spesialis Senior Komunikasi dan Pelaksanaan Program Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2KP) pada Media Gathering di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika Bandung, Kamis (27/11).
Rajes, sapaan akrabnya, meneruskan, seluruh program tersebut merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui aktivitas produktif. Bentuknya, sebut dia, rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak, dan penjaminan kesehatan yang lebih luas.
Tentunya, program tersebut berkaitan erat dengan alokasi anggaran. Disebutkan, untuk program Penjaminan Kesehatan, bagi penerima bantuan iuran kesehatan, melalui DIPA Kementerian Kesehatan, pemerintah mengalokasikan dana Rp 19,9 triliun bagi 86,4 juta jiwa. Pelaksanaannya, sambung dia, pemerintah menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tahap awal, jelasnya, pemerintah membagikan KIS bagi 4,45 juta orang anggota dari 1 juta rumah tangga kurang mampu.
Sedangkan dalam hal pendidikan, lanjut dia, alokasi dananya senilai Rp 6,3 triliun bagi 11,2 juta siswa sekolah umum dan sekolah agama. Penyalurannyam, tutur Rajesh, melalui DIPA kementerian yang berkaitan. “Tahap awal, pembagian KIP bagi 160 ribu siswa asal 1 juta keluarga kurang mampu,” tutupnya. (ADR)
