Pendataan TKA Harus Dilakukan By Name By Address

istimewa

JABARTODAY.COM – BANDUNG Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha menilai, keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia tak lepas dari konsekuensi kesepakatan Indonesia dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau Pasar Bebas Asean. Sehingga, negara tak bisa melarang tenaga kerja asing yang berdatangan ke Indonesia.

Meski demikian, pihaknya menilai tenaga asing yang berdatangan ke Indonesia, khususnya Kota Bandung, harus terdata. Pasalnya, hasil kerja mereka juga harus bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah.

’’Harus ada pemasukan pajak juga tentunya dari para tenaga asing yang bekerja. Di Kota Bandung, saat ini masih ada tenaga asing yang terdata,” tutur Achmad, di Gedung Parlemen, Kamis (22/12).

Bahkan, untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, dirinya meminta agar dinas terkait melakukan pendataan secara detail terhadap para tenaga asing yang bekerja di kota kembang.

’’Perdanya kan sudah ada. Untuk itu, kami minta agar dinas terkait melakukan pendataan secara detail. Berapa banyak jumlahnya, serta besaran penghasilan yang didapat. Karena harus ada pajaknya juga,” tutur pria yang akrab disapa Amet ini.

Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, legalitas tenaga asing yang bekerja di Indonesia juga dibekali dengan Kartu Tenaga Asing (KTA). Sehingga, keberadaan mereka di Kota Bandung tak ilegal. Misal, secara perizinan, mereka yang datang hanya untuk berlibur, namun karena terus diperpanjang, bisa saja terjadi manipulasi data untuk tinggal di Indonesia.

Bahkan, dalam mengantisipasi pemalsuan data, pendataan terhadap tenaga asing harus dilakukan secara by name by address. ’’Kalau kerja tiga tahun yang masa KTA-nya hanya selama tiga tahun, pendataan harus jelas. Siapa mereka dan dimana mereka tinggal. Jadi kalau ada apa-apa mudah terpantau,” tegas Amet.

Adapun potensi masalah yang perlu diantisipasi dengan keberadaan tenaga asing tersebut, yakni aksi penyusupan yang mampu mengganggu ketahanan bangsa. ’’Keberadaan mereka harus terdata pihak kepolisian, juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” pungkas Amet. (koe)

Related posts