Oleh: Ukas Suharfaputra
Dosen Universitas Kuningan (UNIKU), Jawa Barat, Peminat Isu Filsafat, Sosial, dan Ekonomi, Wakil Ketua ICMI Orda Kab. Kuningan.
Ekonomi dapat dimaknai sebagai bidang kegiatan produksi, pertukaran dan konsumsi. Dengan demikian pembangunan ekonomi nasional dapat dipandang sebagai upaya mengelola bidang tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena tidak sekedar menyangkut keperluan individual atau kelompok tertentu, maka pembangunan ekonomi melibatkan kalkulasi agregasi, yaitu menghitung peluang dan akibat pembangunan menurut ukuran-ukuran dalam lingkup masyarakat keseluruhan, seperti PDB, inflasi, pengangguran, pertumbuhan dan lain-lain. Ukuran-ukuran ini dikenal sebagai indikator ekonomi makro.
Ukuran-ukuran itu adalah hal rasional dan wajar sejauh diperlakukan sebagai petunjuk dalam memahami medan perekonomian. Namun itu jadi tidak proporsional ketika didasari keyakinan terselubung bahwa ukuran-ukuran itu memiliki sistem hubungan pasti (deterministik) satu sama lain dan dengan faktor makro lainnya yang secara otomatis dapat menghasilkan kesejahteraan rakyat.
Inilah “ilusi” ekonomi makro yang kemudian menjadi mitos dan bersemayam di balik kebijakan ekonomi nasional kita. Ilusi ini seolah mengatakan: tentukanlah angka-angka ukuran makro itu, atur dan kendalikanlah untuk mencapainya, jangan terlalu dihiraukan yang lainnya, dan lihatlah perekonomian bergerak dengan sendirinya menuju peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Hubungan faktor-faktor ekonomi yang bersifat sosiologis (karena melibatkan interaksi, keputusan dan perilaku orang-orang) diposisikan sekedar sebagai hubungan angka-angka yang deterministik-matematis.
Sudah biasa disaksikan, ketika pemerintah merancang pembangunan tahunan, fokus perhatian diarahkan pada dugaan tentang indikator-indikator makro tersebut.
Selanjutnya dilakukan simulasi yang menghubungkan ukuran-ukuran itu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tujuan sentral pembangunan ekonomi, khususnya tujuan pertumbuhan (growth). Hasil perancangan ini diistilahkan sebagai kerangka ekonomi makro. Sistem hubungan antar indikator makro yang berdasarkan hasil simulasi memberikan dorongan paling optimal terhadap pertumbuhan akan ditentukan sebagai skenario kebijakan ekonomi makro terpilih. Ketika ini telah terumuskan seolah sebagian besar persoalan mewujudkan kesejahteraan telah terselesaikan. Sebuah mesin besar otomatis pencipta kesejahteraan dianggap telah terbangun.
Mewujudkan kesejahteraan menjadi persoalan “tekan-menekan tombol”. Tekan tombol belanja pemerintah dalam kadar tertentu, tekan tombol uang beredar (money supply) dalam kadar yang lain, juga tekan tombol suku bunga, maka mesin itu bergerak otomatis menggerakkan investasi, konsumsi dan ekspor-impor, kemudian menggerakkan pertumbuhan hingga akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan nasional dan kesejahteraan.
Mencapai kesejahteraan seperti mengemudikan sebuah mobil, “sepenuhnya” dalam genggaman kendali. Yang perlu dilakukan adalah menghidupkan kontak, menekan gas, mengatur rem dan mengelola kemudi. Setelah itu semuanya akan berjalan dengan sendirinya dan mobil pun mencapai tujuan.
Masalahnya, terwujudnya kesejahteraan ekonomi tidak identik dengan proses sebuah mesin. Meskipun untuk mewujudkannya harus direncanakan dan dikendalikan namun tidak dapat dianggap secara total seperti mengendalikan mesin. secara statistik sifat hubungan antar indikator ekonomi makro mungkin memiliki pola khas berulang sehingga bisa diramalkan dalam kerangka kemungkinan (probabilitas).
Demikian pula akibat-akibatnya terhadap pertumbuhan dan pengangguran. Namun, untuk melahirkan kesejahteraan rakyat, banyak faktor yang berada di luar kontrol sistem hubungan indikator makro tersebut. Penyebaran (distribusi) faktor produksi (umpamanya lahan), mutu sumberdaya manusia, akses terhadap kesempatan ekonomi, hambatan budaya dan faktor lainnya di tataran mikro (tidak tercakup dalam kerangka makro) sangat menentukan bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Sangat mungkin, dan itu telah terbukti dalam sejarah, suatu kebijakan makro mampu menghasilkan gerak indikator makro dan dampak pertumbuhan tinggi sesuai yang diharapkan.
Namun ditengah masyarakat, ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan juga tetap tinggi yang berarti tingkat kesejahteraan tetap rendah. Hal ini berarti mesin ekonomi makro yang dianggap otomatis itu tidak dengan sendirinya bekerja mewujudkan kesejahteraan.
Kenyataan ini umumnya menunjukkan bahwa pengendalian ekonomi makro semata hanya menguntungkan sebagian kecil saja dari rakyat suatu bangsa. Mereka yang tumbuh dan meraih peningkatan pendapatan hanya beberapa gelintir saja, biasanya para industrialis-kapitalis yang terkonsentrasi di perkotaan.
Masyarakat akar rumput (baca: rakyat jelata) yang mengambil bagian terbesar dari keseluruhan masyarakat dan tersebar di perdesaan dan pedalaman, sedikit mengambil bagian dalam proses pertumbuhan itu, sehingga mereka tetap kurang sejahtera.
Secara konseptual-ilmiah pandangan yang kurang tepat itu sudah dikoreksi. Pembelaan diri yang menegaskan bahwa efek menetes ke bawah (trickle down effect) pada akhirnya akan membuat utak-atik ekonomi makro pro growth menghasilkan distribusi dan kesejahteraan juga sudah banyak ditinggalkan. Namun lain jika melihat di “tingkat praksis”.
Kesan yang muncul pada tataran kebijakan nasional adalah secara implisit pengaruh ilusi itu masih sangat kuat. Pada satu sisi, perhatian dan pengandalan terhadap perhitungan ekonomi makro tetap dominan dan diarusutamakan. Pada sisi lain, kebijakan yang jelas dan berkelanjutan di tingkat sektor dan ekonomi mikro yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (akar rumput) tidak nampak.
Sebagai contoh, Prof. Dr. Didik J. Rachbini (2010) pernah menulis bahwa Indonesia dewasa ini mengalami kekosongan kebijakan pangan pasca kebijakan revolusi hijau di era Orde Baru. Artinya tidak ada penanganan yang serius terhadap sektor pangan kita. Padahal sektor ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Ketimpangan fokus ini menegaskan seolah kebijakan ekonomi makro sudah dianggap cukup untuk membangun kesejahteraan. Penekanan khusus atau focussing terhadap sektor-sektor seolah dianggap tidak diperlukan. Kegiatan sektoral cenderung bersifat parsial dan berupa proyek-proyek rutin.
Tidak ada jalan pintas yang mekanis-otomatis untuk mewujudkan kesejahteraan.
Berhenti sampai pada ikhtiar kebijakan ekonomi makro tanpa diikuti langkah nyata dan sungguh-sungguh untuk menangani tataran mikro sosial-ekonomi yang berhubungan langsung dengan segmen terbesar masyarakat, tidak akan menghasilkan kesejahteraan rakyat. Kekeliruan itu harus diluruskan. ***
