Jabar Provinsi Pertama Miliki Perda Perlindungan Pekerja Migran

  • Whatsapp
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/4/2021). (foto: humas jabar)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jabar, terwujud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan PMI Asal Daerah Jabar.

Jabar pun menjadi provinsi pertama yang memiliki peraturan daerah dalam memberikan pelindungan kepada PMI. Selain itu, pemerintah provinsi pun menggagas Jabar Migran Service Center sebagai bentuk pelayanan bagi para pekerja migran. Mulai pra rekrutmen, penempatan, hingga pelindungan setelah bekerja.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, sebagai provinsi dengan jumlah PMI terbanyak di Indonesia, pihaknya terus berupaya memberikan perhatian dan pelindungan kepada mereka.

“Alhamdulillah Jawa Barat sudah ada Perda tentang migran, dan juga sudah ada command center bagi mereka yang butuh ataupun ada yang bermasalah,” ujarnya, usai Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/4/2021).

Uu menuturkan, pihaknya akan intens menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Pemprov Jabar bakal berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga

“Insya Allah kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi informasi hari ini, karena memang Jawa Barat ini adalah penyumbang migran terbesar ke luar negeri, berarti perlu penanganan yang sangat serius. Kami sebagai kepanjangan dari pemerintah pusat, akan bekerja sama dan sangat mendukung program-program BP2MI, termasuk juga legalitas yang diberikan oleh DPR RI,” urainya.

Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani mengapresiasi Pemprov Jabar yang menerbitkan Perda Perlindungan PMI. Dia menilai, Pemprov Jabar menjadi pionir bagi provinsi lain dengan peraturan daerah tersebut, yang merupakan implementasi dari kolaborasi penanganan masalah PMI.

“Terima kasih Jawa Barat, provinsi satu-satunya dan pertama yang melahirkan perda pelindungan tentang PMI. Ini mencerminkan kolaborasi yang insya Allah bisa secara sempurna, ideal, menangani masalah pekerja migran Indonesia dari aspek penempatan maupun pelindungan,” ucapnya.

Benny berharap komitmen Jabar dapat diikuti oleh provinsi-provinsi lain, mengingat permasalahan PMI tidak bisa ditangani oleh BP2MI sendiri, melainkan harus ada sinergi kolaborasi pusat dengan daerah.

“Mudah-mudahan ini menjadi energi positif, bisa menular dan diikuti menjadi role model bagi provinsi lainnya,” harapnya.

Benny juga mengingatkan peran serta pihak pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun desa, telah diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017.

“Tegas, terang benderang di pasal 40, 41 ada tugas yang dimandatkan UU kepada pemda provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 42 ada tugas yang diberikan kepada pemerintahan desa. Tinggal bagaimana implementasi di lapangan bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Oman Mohamad Irzan Djohan mengaku sangat terbantu dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Perda Jabar Nomor 2 Tahun 2021.

Menurut Irzan, kedua payung hukum tersebut mengatur dan mengendalikan PMI mulai dari tahap perekrutan, khususnya PMI asal Jabar yang mendominasi buruh migran di wilayah Oman.

“Saya sebagai duta besar sangat terbantu dengan adanya UU 18 Tahun 2017 ini, karena sejak PMI mulai direkrut sudah mulai ditangani dengan baik. Dan juga ada Perda yang sudah dilakukan oleh Jabar, karena Jabar menurut saya adalah penyumbang PMI terbesar, khususnya di wilayah Oman, hampir 40 persen dari total PMI di Oman ini,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait