e-Government Pangkas Mata Rantai Birokrasi

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Sampai saat ie-Government.1ni, mata rantai birokrasi dalam hal sistem pelayanan publik masih terjadi. Karenanya, pemerintahan yang baru pimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7, Joko Widodo, menyiapkan beberapa strategi untuk memangkas mata rantai birokrasi tersebut.

Hadir dalam┬áperesmian e-Samsat di Cihampelas Walk (Ciwalk) Jalan Cihampelas Bandung belum lama ini, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yudhi Chrisnandi, mengemukakan, pihaknya berkomitmen untuk memberantas praktik-praktik negatif oleh para oknum aparatur negara, khususnya, dalam bidang pelayanan publik. “Pemangkasan itu menjadi komitmen Bapak Presiden, yang memang ingin sistem pelayanan publik berlangsung cepat,” tandas pria asal Cirebon tersebut.

Menurutnya, komitmen kuat untuk memangkas mata rantai birokrasi pelayanan publik yang berbelit bukanlah suatu hal tanpa dasar. Ditegaskan, hal itu didasari oleh keinginan kuat untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, tambahnya, pemangkasan itu pun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. “Juga sebagai sebuah cara untuk mengantisipasi terjadinya beragam pungutan liar (pungli),” cetus Yudi.

Untuk itu, tegas Yudi, pihaknya memperingatkan seluruh pelaksana aparatur negara di negara ini supaya memberi kemudahan pelayanan publik, termasuk perizinan, apa pun sektornya. Terlebih, ucap dia, saat ini, terdapat beberapa perizinanyang berkaitan erat dengan perekonomian. “Permudah, tidak boleh persulit perizinan, terutama yang seperti pembangunan perusahaan, investasi, dan peningkatan perekonomian masyarakat,” tegas dia.

Dia berpendapat, jika para aparatur negara masih mempersulit perizinan, hal itu dapat berdampak negatif bagi perekonomian. Roda perekonomian, tambahnya, tidak bergerak. Efeknya, sahut dia, negatif bagi masyarakat. “Tingkat kesejahteraan sulit meningkat,” tutupnya. (ADR)

Related posts