Tuesday , 10 December 2019
Home » Bandung Raya » DPRD Dorong Pemerintah Kota Bandung Lakukan Pendataan Kawasan Kumuh

DPRD Dorong Pemerintah Kota Bandung Lakukan Pendataan Kawasan Kumuh

Anggota Pansus I DPRD Kota Bandung Entang Suryaman. (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Kegiatan kunjungan kerja atau studi banding merupakan bagian tak terpisahkan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pansus I yang diketuai oleh Agus Gunawan, beberapa waktu lalu, lakukan kunjungan kerja ke Dinas PU dan Tata Ruang Kota Medan. Ini dalam rangka pembahasan Raperda tentang Penanganan Kawasan Kumuh.

Ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (2/12), Ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga anggota Pansus I yang membahas Raperda tentang Penanganan Kawasan Kumuh, Entang Suryaman. menyatakan, saat ini masih banyak kawasan kumuh di beberapa kecamatan di Kota Bandung yang belum memenuhi persyaratan layak huni. Artinya, masih terdapat daerah kumuh yang pantas mendapat prioritas penataan.

“Nanti, setelah Perda Penanganan Kawasan Kumuh disahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait segera melakukan pendataan dan sekaligus mengusulkan segera menata wilayah kumuh,” kata Entang.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kriteria kawasan kumuh yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan berdasar kepantasan dan kelayakan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, drainase lingkungan, dan pengelolaan air limbah.

“Dinas terkait seperti DPKP3, segera menginisiasi dan menata kawasan kumuh. Biasanya kalau kawasan kumuh itu mudah banjir, itu yang harus diantisipasi agar tidak menimbulkan bencana,” tukas Entang.

Dengan akan disahkannya Perda Penanganan Kawasan Kumuh, Pemerintah Kota Bandung diharapkan segera melakukan pendataan lebih seksama terkait wilayah kawasan kumuh. Hal itu agar kawasan kumuh tidak tumbuh dan kembali berkembang.

“Apalagi permukiman kawasan kumuh itu menempati aset negara. Ini harus ditertibkan. Karena itu melanggar peraturan perundang-undangan. Tak bisa dipungkiri, masih banyak aset negara yang dijadikan kawasan pemukiman dan menjadi kawasan kumuh,” pungkas Entang. (edi)

Baca Juga:  Politisi NasDem: Tak Ada Anggaran, KPAID Harus Eksis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *