Dinsosnangkis Bandung: Penyaluran Bansos hingga Akhir Juli Capai 100 Persen

Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung Tono Rusdiantono, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (14/7/2020). (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Penyaluran dana program bantuan sosial Kota Bandung di masa pandemi Covid-19 ini, diklaim Dinas Sosial dan Penanggulangan Kèmiskinan Kota Bandung, pada akhir bulan Juli ini, telah tercapai seratus persen.

Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tono Rusdiantono mengaku, akan terus memantau proses penyaluran bantuan sosial di seluruh Kota Bandung.

“Penyaluran berjalan dengan baik, dimana penyaluran bansos tahap I telah mencapai 98 persen, sehingga dalam waktu dekat distribusi bansos bisa memenuhi target sesuai harapan,” kata Kadinsosnangkis, di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (14/7/2020).

Tono mengatakan, Dinsos Kota Bandung sudah menghitung secara rinci, bahwa warga penerima bantuan tahap II dan III, khususnya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berasal dari APBD Kota Bandung, angka penyalurannya telah mencapai 94 persen. Referensi tersebut didalamnya termasuk penerima kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola melalui bekerja bareng dengan PT Pos Indonesia.

“Dari 12.541 KK, warga non- DTKS penerima bansos, baru sekira 10 ribu KK menerima bantuan melalui bank bjb, realisasinya sama dengan 74 persennya,” ujar Tono.

Baca Juga

Selanjutnya, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ini menerangkan, dilapangan masih saja terjadi hambatan, meski tak signifikan. Terutama masih adanya singgungan dari daftar ahli waris penerima bansos. Namun, persolan tersebut masih bisa diatasi dengan menyalurkan bansos tersebut kepada ahli waris.

“Melalui koordinasi dan komunikasi aparat kewilayahan distribusi bansos itu sampai pada si penerima,” terangnya.

Tono menekankan, untuk meningkatkan keabsahan data penerima bansos di masa Covid-19, pihaknya lakukan verifikasi dan validasi data calon penerima. Hal dilakukan lantaran terdapat ada nama-nama penerima bantuan yang tidak termasuk golongan ekonomi lemah. Selain masih terdapat sejumlah indikator, khususnya non-DTKS, untuk memeroleh bantuan dari pemerintah.

“Status pekerja informal, buruh harian, disabilitas, dan lansia diatas 50 tahun menjadi indikator khusus penerima bansos non-DTKS,” jelasnya.

Merespons situasi pandemi ini, Pemerintah Kota Bandung juga memerhatikan menaikkan anggaran bansos BTS yang telah disesuaikan untuk setiap komponen.

Untuk BST tingkat kota, aku Tono, masih harus memerhatikan kemampuan keuangan daerah, karena dibalik itu ada kewajiban memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

“Hak dasar masyarakat tak boleh diabaikan, meski terdampak pandemi corona perlu perhatian pemerintah,” pungkas Tono. (*)

Related posts