Tuesday , 10 December 2019
Home » Politik » Diatur SK DPRD, Pelaksanaan Reses Mengacu pada Undang-undang

Diatur SK DPRD, Pelaksanaan Reses Mengacu pada Undang-undang

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Ade Supriadi, SE (jabartoday/eddy koesman).

JABARTODAY.COM – BANDUNG Selama enam hari, 20-25 November 2019, anggota DPRD Kota Bandung melaksanakan reses ke-2 masa sidang I tahun 2019. Begitu pula yang dilakukan Ade Supriadi, politisi dari Partai Gerindra, yang menyerap aspirasi di RW 11 Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.

Sebagai anggota DPRD Kota Bandung, Ade mengundang unsur pemerintah kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan pemangku kepentingan terkait dari Daerah Pemilihan Bandung 3.

“Terpilih menjadi anggota legislatif yang mendapat bonus duduk di pimpinan DPRD, bidang garapannya tak dibatasi seperti halnya anggota komisi. Sehingga, Semua aspirasi bisa disampaikan,” kata Ade, mengawali pembicaraannya di depan undangan reses, Jumat (22/11) malam.

Menurut Ade, agenda reses dibuat agar anggota DPRD bertemu dengan masyarakat. Dia memilih Kelurahan Babakan Sari sebagai tempat reses karena wilayah ini merupakan kawasan terpadat di Kota Banďung, dengan luas 88 hektar dan 40 ribu penduduk. Banyak hal yang disampaikan masyarakat mulai dari masalah jalan, BPJS, sarana prasarana lalu lintas yang perlu mendapat perhatian serius.

“Saya akan menindaklanjuti apa yang mereka usulkan. Termasuk menanggapi usulan masyarakat atas keberatan kenaikan iuran BPJS,” terang Ade.

Dengan adanya masukan masyarakat tersebut, Ade akan menindaklanjutinya dengan memastikan, misalnya ke Dinas Perhubungan Kota Bandung, tentang tak teraturnya polisi tidur dan minimnya rambu-rambu lalu lintas di kawasan ini.

“Betulkah ada masalah atau hanya kesalahan teknis dilapangan. Sedangkan masalah lain yang disampaikan akan saya kawal dengan harapan, akan disetujui. Meski tidak seratus persen,” jelas Ade.

Sebelumnya Lurah Babakan Sari Heri Susanto mengatakan, setiap anggota dewan mempunyai kewajiban yang disebut reses. Namun belum banyak yang mengetahui seluk beluk reses tersebut.

“Banyak yang mengira reses itu sebatas mengumpulkan orang dan dihadiri anggota dewan,” ungkap Heri.

Padahal kegiatan reses harus dimaknai sebagai kegiatan menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara berkala.

“Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh anggota DPRD untuk mengunjungi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing,” terang Heri.

Pernyataan Heri tersebut dipertegas oleh Ade, bahwa kegiatan reses anggota DPRD itu merupakan sebuah forum pertemuan di dapil masing-masing antara masyarakat dengan anggota DPRD. Mereka saling berinteraksi melalui dialog dalam rangka menyampaikan aspirasinya.

Anggota DPRD wajib menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pada 2019 ini sudah dilaksanakan reses tahap I dan hasilnya sudah dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Dokumen reses tersebut diberikan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun evaluasi bagi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” papar Ade.

Untuk diketahui, pemakaian gedung sekolah SMP Bina Dharma, sebagai tempat reses tidak lain guna memastikan lebih dekat kebutuhan sarana prasarana belajar mengajar yang dirasa masih kurang.

Kepala Sekolah Bina Dharma Didi M mengatakan, kebutuhan itu mendesak bagi peningkatan kecakapan siswa/siswi Bina Dharma.

Persoalan pendidikan di Kelurahan Babakan Sari, juga diungkapkan Ketua RW 11 Yuliatianto.

Penerapan zonasi berdampak pada minimnya warga sekitar bisa sekolah di sekolah negeri.

“Pembangunan SMP negeri yang baru akan menampung warga sekitar bersekolah lewat mekanime źonasi,” terangnya.

Menanggapi usulan warga, Ade kembali menegaskan, permintaan warga Babakan Sari memang sudah menjadi agenda prioritasnya untuk diperjuangkan dan diupayakan.

“Seluruh usulan tersebut bisa diakomodasi melalui APBD, semisal pemerataan PKH oleh Dinas Sosial, kebutuhan sekolah bisa diakomodasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Untuk pembangunan jalan nanti kita koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum,” tutup Ade. (edi)

Baca Juga:  Ketika DKM Nurul Hikmah dan PT KAI Saling Klaim Aset Jalan Cihampelas 149