Bansos Covid 19 Pemkot Bandung Molor, DPRD: Rakyat Kecewa

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha menyoroti soal penyaluran bantuan sosial non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang molor. Menurutnya, Pemkot Bandung tidak matang dalam mengatur realisasi program bantuan sosial tersebut.

“Kita sudah mendengar perencanaan bansos cukup baik, namun penyaluran di masyarakat sampai dengan PSBB selesai ada keterlambatan. Masyarakat terdampak covid 19 menjadi kecewa,” ujar Achmad, di DPRD Kota Bandung, Jumat (8/5/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, faktor yang menyebabkan penyaluran bansos menjadi molor. Salah satunya adalah terlalu banyak pertimbangan dan berkutat dalam validasi data, sehingga realisasi bansos tak pernah terlaksana.

“Kejadian ini buat Pemkot Bandung harus jadi pembelajaran supaya ke depan lebih baik dalam mengambil kebijakan. Distribusikan anggaran yang sudah diatur secara benar. Dan kesusahan masyarakat harus jadi pertimbangan,” jelas Achmad.

Dia juga menyoroti soal kesanggupan bantuan sosial yang diberikan Pemprov Jawa Barat. Pada penyaluran tahap pertama pemberiannya menimbulkan kegaduhan, sebab tidak seperti yang dijanjikan. Achmad mendorong agar bansos Pemprov Jabar dikembalikan pada pemerintah pusat. Biarkan urusan warga non-DTKS terdampak Covid-19, menjadi tanggungan Pemkot Bandung.

Baca Juga

Seperti diketahui, jumlah bantuan sosial yang diberikan Pemprov Jawa Barat senilai Rp 500.000, terdiri dari isi paket sembako senilai Rp 350.000 dan uang tunai Rp 150.000.

“Kesanggupan bansos Pemkot Bandung senilai Rp 500.000, bisa jauh bermanfaat untuk warga seandainya penyalurannya tepat waktu,” tukas Achmad.

Sejak 22 April, pelaksanaan PSBB Bandung Raya hingga berakhir 5 Mei lalu, Pemkot Bandung belum melaporkan perkembangan penyaluran bansos DTKS maupun non-DTKS. Memasuki PSBB tingkat Jawa Barat, 6 Mei, DPRD menyebut masalah bansos non-DTKS baru 5 persen yang tersalurkan. Hal itu disebabkan masih ada pengkajian penambahan data penerima bansos.

“Bantuan bansos Pemkot Bandung dari APBD. Beda dengan bansos DTKS yang anggarannya berasal dari APBN,” sebut Achmad.

Maka, pembagian bansos harus sesuai data di lapangan. Sayangnya, Achmad menilai warga yang lebih mampu ternyata ikut mendapat bansos.

“Tahap awal pembagian belum merata banyak warga yang membutuhkan justru tidak dapat, ke depan distribusi harus berdasarkan data di lapangan siapa yang memang benar membutuhkan,” pungkas Achmad.(edi)

Related posts