Atalia Sebut Ada 3 Hal Penting terkait Stunting

  • Whatsapp
Ketua TP PKK Jabar Atalia Praratya saat pembagian paket telur ayam di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (29/5/2021).

JABARTODAY.COM – BANDUNG Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebarkan 5.000 paket ayam untuk kabupaten/kota di Bandung Raya guna sebagai upaya pencegahan kecebolan pada anak atau stunting menuju Jabar Zero Stunting 2023.

Dalam 5.000 paket tersebut, terdapat 50.000 butir telur ayam kaya protein untuk diberikan kepada anak. Diharapkan ini menjadi stimulus keluarga menjaga kebutuhan protein pada anak-anaknya hingga besar.

Saat ini ada 14 daerah rawan stunting di Jabar. Menjadi target kali ini Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat. Masing- masing mendapat 1.000 paket ayam.

Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Praratya kali ini fokus di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Paket-paket ayam tersebut disebarkan di Bandung Barat setelah diluncurkan dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) dengan tema stunting di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (29/5/2021).   

Menurut Atalia, upaya seperti ini perlu konsisten dilakukan di kabupaten/kota guna menurunkan angka stunting di daerah masing-masing. Saat ini angka stunting di Jabar menurun. Pada 2019 tercatat angka stuntung Jabar 31,1, kini sudah menurun di angka 26,6.

Baca Juga

Ada tiga hal yang perlu disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat, yakni pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi. Pembagian 5.000 paket ayam ini masuk aspek pola makan. Menurutnya, asupan protein pada anak harus tetap terjaga dan tidak kalah penting 1.000 hari pertama kehidupan bayi.

Mulai dari hamil, menyusui diberikan air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu diberikan makanan pendamping air susu ibu (MPASI), lalu penjaminan mutu pendidikan (PMP).

“Jadi semuanya diberikan edukasi yang lengkap, supaya anak-anak ini tumbuh kembangnya bisa terpantau,” cetusnya.

Pendataan ibu dan anak terintegrasi dan terdigitalisasi juga harus dimiliki kabupaten/kota. Data harus terbuka ke publik sehingga transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Seperti di Sumedang, kemarin saya lihat datanya sudah baik sekali. Mereka punya e-Government (Sumedang Command Center) yang sangat mumpuni sehingga (data stunting) dapat diketahui _by name by adress_,” tuturnya.

Atalia juga meminta kabupaten/kota memerkuat posisi posyandu secara kelembagaan dan kader- kadernya supaya militan memgedukasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya posyandu bekerja sama dengan PKK kecamatan/kelurahan.

“Penggerakannya bisa dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan terkait karena jejaring di masyarakat itu banyak sekali termasuk karang taruna, teman-teman dari dinsos (dinas sosial),” sebutnya.

Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan desa atau kota tapi pengetahuan masyarakat perihal kesehatan ibu dan anak. Wilayah metropolitan seperti Kota Bandung sekalipun, masih ditemukan kasus stunting.

“Ini lebih kepada pengetahuan keluarga dan kebiasaan yang diberikan keluarga,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait