APBD Kota Bandung Capai Rp 7 Triliun

Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto

JABARTODAY.COM – BANDUNG Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan, sektor pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian khusus dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung tahun 2017, yang kisarannya mencapai Rp 7 triliun.

Menurut Yossi yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung ini, pembahasan APBD 2017 berjalan cukup alot. Pasalnya, beriringan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru dan rencana penerapan sistem e-budgeting di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. “Pembahasannya cukup melelahkan, karena selain muncul SOTK baru, pelaksanaan e-budgeting juga belum dipahami betul oleh pimpinan SKPD dan DPRD,” tutur Yossi, di Gedung Parlemen Kota Bandung, Rabu (28/12).

Penerapan sistem e-budgeting, sahut Yossi, diharapkan bisa lebih meningkatkan nilai akuntabilitas Pemkot Bandung. Pasalnya, pelaporan dengan e-budgeting lebih detail. Misal, saat hendak membangun gedung, harus dihitung secara detail, berapa biaya yang dikeluarkan untuk pasir, tenaga kerja, dan sebagainya.

Sehingga, wajar pembahasan APBD murni tahun 2017 molor dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana, penganggaran masing-masing SKPD harus mengacu pada pada indikator individu, indikator utama, rencana strategis, RKPD, hingga RPJMD. “Sistem e-budgeting tentu bisa mengefisiensikan penggunaan anggaran. Bahkan, yang terpangkas dengan sistem ini mencapai Rp 300 miliar,” tutur Yossi.

Disinggung soal target penetapan APBD 2017, Yossi mengungkap, dari hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bandung sebelumnya, batas waktu maksimalnya sebelum tanggal 31 Desember 2016.

Adapun untuk nominal APBD 2017, Yossi mengaku, angka totalnya bisa berkisar di angka Rp 7 triliun, karena pendapatan APBD juga akan didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta bantuan provinsi.

Sementara, untuk kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung diperkirakan mencapai Rp 2,2 triliun. Meski demikian, hal tersebut masih dalam proses penggodokan. “Untuk PAD, kami patok di angka Rp 2,2 triliun dari pajak. Kenaikannya memang tidak terlalu signifikan dibandingkan pajak 2015, yakni Rp 1,8 triliun,” pungkas Yossi. (koe)

Related posts