Home » Hukum » RIDO Yakin MK Tolak Gugatan Pilwalkot Bandung

RIDO Yakin MK Tolak Gugatan Pilwalkot Bandung

RIDOJABARTODAY.COM – JAKARTA

Sidang pertama sengketa Pemilihan Wali Kota Bandung mulai digelar di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (11/7). Permohonan keberatan hasil Pilwalkot Bandung sendiri diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (Edi Siswadi-Erwan Setiawan), pasangan calon nomor urut 2 (Wahyudin Karnadinata-Tonny Apriliani), pasangan nomor urut 3 (Wawan Dewanta–H.M.Sayogo), pasangan calon nomor urut 5 (Ayi Vivananda-Nani Suryani), pasangan nomor urut 7 (Budi Setiawan–Rizal Firdaus), dan pasangan nomor urut 8 (Bambang Setiadi-Alex Tahsin Ibrahim) melalui kuasa hukumnya.

Menurut kuasa hukum Ridwan Kamil-Oded Danial (RIDO) yang menjadi tergugat, kuasa pihak pemohon terlihat tidak siap, terlihat adanya perbaikan permohonan keberatan. Maka itu, kuasa hukum RIDO mengajukan eksepsi atau nota keberatan kepada majelis hakim yang berisikan:

1. Permohonan salah objek (error in objecto)

Objek permohonan keberatan pemohon yang diajukan ke MK adalah Berita Acara KPU Nomor : 111/BA/KPU/VI/2013, padahal yang semestinya menjadi objek permohonan keberatan berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah keputusan komisi pemilihan umum kota bandung nomor : 75/kpts/kpu-kota-011.329135/tahun 2013 tentang penetapan hasil rekapitulasi  penghitungan perolehan suara dan pengumuman hasil pemilihan walikota dan wakil walikota bandung tahun 2013 tanggal 28 juni 2013.

2. Permohonan kabur (obscur libel )

Bahwa pemohon mendalilkan pelanggaran telah terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Bandung akan tetapi pelanggaran yang pemohon cantumkan dalam uraian selanjutnya pemohon tidak menyebutkan adanya bukti-bukti yang kuat telah terjadinya pelanggaran tersebut.

Selain itu, kuasa hukum RIDO berpendapat, tuduhan atau dalil yang diajukan oleh pemohon sangat tidak benar dan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, misalnya memanfaatkan aparatur pemerintah dan jajaran RT, RW, LPM, dan Karang Taruna untuk memenangkan Pasangan RIDO. Kuasa hukum menyebut, tuduhan itu tak berdasar, karena yang paling memungkinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif adalah pasangan calon berkuasa atau  petahana.

“Maka itu kita yakin kalau eksepsi kita akan dikabulkan oleh majelis hakim MK,” tandas Koordinator kuasa hukum RIDO, R. Hikmat Prihadi. (VIL)

Komentar

komentar