Tolak UU Cipta Kerja, FSP TSK SPSI Datangi DPRD Kota Bandung

Buruh FSP – TSK – SPSI  Datangi DPRD Kota Bandung Tolak UU Cipta Kerja, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Ratusan buruh yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-SPSI) PT Masterindo Kota Bandung, Kamis (8/10/2020), mendatangi DPRD Kota Bandung untuk menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja, yang dinilai merugikan nasib buruh.

Ketua FSP TSK-SPSI Bandung Wagiyanto, yang memimpin beberapa orang perwakilan buruh saat bertemu Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan didampingi Wakil Ketua DPRD Edwin Senjaya, mengatakan, UU Cipta Kerja ini banyak merugikan masyarakat pada umumnya, khususnya kalangan pekerja.

“Misalnya upah pekerja yang selama ini menggunakan standar dan kondisi perekonomian di daerah, dalam UU Cipta Kerja ini akan ditetapkan oleh pemerintah provinsi,” kata Wagiyanto.

Dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD Kota Bandung, Wagiyanto menyatakan, tujuan buruh menggelar aksi unjuk rasa dan mogok kerja, semata ingin menunjukan keprihatinan bahwa regulasi yang disahkan DPR RI dan pemerintah pusat lebih berpihak pada pengusaha daripada buruh.

Sehingga, jelas Wagiyanto, FSP TSK SPSI Bandung dalam aksi hanya mengirimkan perwakilannya untuk berdialog dan menyampaikan surat ke DPRD Kota Bandung, guna diteruskan ke Jakarta.

Baca Juga

“Kami hanya minta kepada Bapak Ketua DPRD agar aspirasi kami disampaikan kepada DPR RI dan Presiden, bahwa kami menolak UU ini,” tegas Wagiyanto.

Terkait UU Cipta Kerja yang sudah di sahkan, Wagiyanto menekankan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum dan meminta dilakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi, agar sebagian dari materi UU ini dibatalkan.

“Kita akan mengajukan uji materi kepada MK. Tapi tidak semuanya, hanya sebagian pasal-pasal yang kami anggap merugikan para buruh,” cetus Wagiyanto.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menuturkan, pihaknya sepakat dengan aspirasi para buruh terkait materi UU tersebut yang merugikan masyarakat.

“Kami akan menyampaikan masalah ini kepada DPR RI,” ucap politisi PKS ini. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *