Waspadai Penimbun Sembako dan BBM

Kompol Adewira copyOleh Kompol Adewira Siregar SIK
Perwira Sespimen Angkatan 55 Tahun 2015

Kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) selama Ramadhan dan menjelang lebaran akan mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini merupakan fenomena biasa menjelang hari raya besar. Permintaan masyarakat (konsumen) akan kebutuhan sembako dan BBM disikapi beragam oleh para pedagang. Ada yang bersikap biasa, tapi tak sedikit pedagang yang berlaku curang. Mereka berusaha menimbun sembako dengan harapan mendapat keuntungan berlipat dari praktik curang tersebut. Praktik penimbunan sembako dan penyelewenangan distribusi BBM inilah yang menjadi fokus perhatian jajaran Polri selama puasa dan menjelang lebaran.  Untuk mengantisipasi praktik penimbunan tersebut, jajaran Polri biasanya mengedepankan unsure intelijen dan Babinkamtibmas.

Kedua jajaran ini memang sangat diandalkan untuk mengendus dugaan praktik penimbunan sembako dan BBM di kalangan pedagang. Kerja mereka untuk mencari informasi praktik penimbunan BBM tentunya berbekal komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan cara ini, petugas intelijen dan Babinkamtibmas bisa mendapatkan informasi yang valid tentang dugaan penimbunan tersebut. Selain itu tugas mereka juga untuk deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas di lapangan agar polisi dapat mengetahui dinamika dan perkembangan situasi di tengah-tengah masyarakat sedini mungkin.

Antisipasi yang dilakukan jajaran Polri ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelangkaan sembako dan BBM selama puasa dan menjelang lebaran. Jika kedua jenis kebutuhan masyarakat ini sulit diperoleh di pasaran, tentunya kan menimbulkan gejolak pasar dan berbuntut pada stabilitas keamanan.  Untuk mengantisipasi hal tersebut, jajaran Polri, khususnya di tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Tim inilah yang akan berkerja secara koordinasi untuk memantau kondisi sembako dan BBM di daerahnya. Tugas tim ini tentunya akan sangat terbantu oleh infomrasi dari masyarakat.

Masalah praktik penimbunan sembako dan BBM saat puasa dan lebaran juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat.   Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengancam para spekulan yang menaikkan harga dan menimbun barang di luar kewajaran dengan sanksi penjara dan denda. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014  tentang Perdagangan disebutkan  bahwa para penimbun barang kebutuhan pokok terancam penjara paling lama lima tahun. Rachmat mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri dan institusi terkait lain untuk mengantisipasi gejolak harga akibat ulah spekulan. Selain itu, dia mengatakan akan terus meninjau pasar-pasar tradisional.

Menguji UU No 7 Tahun 2014

Sejak 1934, selama 80 tahun, Indonesia menggunakan peraturan penyelenggaraan perdagangan Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie (BO) yang merupakan hukum warisan Belanda. Namun sejak Februari 2014 Indonesia secara resmi telah mempunyai Undang-undang yang mengatur perdagangan. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dibuat dengan mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk dalam negeri, membuat regulasi perdagangan dalam negeri, dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Ini adalah tahun kedua bagi UU ini diberlakukan.

Semangat pemerintah dalam menyusun Undang-undang ini adalah, bahwa produk-produk yang diperdagangkan di dalam negeri semaksimal mungkin juga diproduksi di dalam negeri. Menopang ketahanan ekonomi nasional melalui ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta menjaga keseimbangan kepentingan produsen di hulu maupun kepentingan konsumen di hilir semaksimal mungkin. Bahwa kerangka perlindungan konsumen perlu ditegakkan melalui kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia untuk barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ketentuan pemenuhan SNI.

Pelaku usaha di seluruh penjuru tanah air terutama pelaku KUMKM dapat bekerja lebih efisien dan berkembang lebih maju. UU ini pun menjadi  dasar dan payung hukum bagi ketertiban dan tumbuh kembangnya pelaku usaha yang bergerak dalam sistem perdagangan melalui elektronik (e-commerce). Tak hanya itu, UU ini pun  diharapkan bisa melindungi kedaulatan rakyat.***

Related posts