Walikota Bandung Sampaikan LKPJ, Dewan: Tunggu Rekomendasi Kami

  • Whatsapp
Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Anggota Pansus IV Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2019, Aan Andi Purnama mengatakan, akan menilai LKPJ Wali Kota Bandung, selama satu tahun anggaran. Hal itu guna mengevaluasi kinerja Wali Kota Oded M Danial selama setahun terakhir memimpin Kota Bandung.

Pansus akan melihat kesesuaian pencapaian program pemerintah dengan perencanaan dan presentasi target. Untuk itu, hasil temuan pansus akan melahirkan rekomendasi berupa perbaikan kinerja bagi walikota dalam menjalankan roda pemerintahan.

Read More

“Kita tunggu saja, rekomendasi seperti apa yang akan dikeluarkan pansus,” tukas Andi, di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (27/4/2020).

Politisi Partai Demokrat menerangkan, dalam menjalankan tugasnya pansus diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 20 ayat (1) menyebut DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja dan kegiatan; dan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Maka itu, tegas Andi, kehadiran OPD dalam rapat pansus sangat diharapkan untuk memberikan penjelasan serta klarifikasi terkait sejumlah data dalam dokumen LKPJ Walikota Tahun 2019.

Dari hasil pembahasan Pansus IV tersebut, Andi mengutarakan, beberapa catatan penting akan dihasilkan untuk perbaikan kinerja. Bahkan pola kerja sama antar instansi perlu ditingkatkan guna kerja yang maksimal.

“Meningkatkan peran OPD untuk melakukan perbaikan melalui APBD kedepan diharapkan menjadi rekomendasi dewan guna bahan pertimbangan, sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang demi kesejahteran masyarakat Bandung,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan saat memimpin sidang paripurna dengan agenda mendengarkan penjelasan LKPJ Walikota Bandung 2019 mengungkapkan, LKPJ merupakan dokumen negara yang perlu dipertanggungjawabkan. Pihaknya mengoreksi LKPJ Walikota 2019, pada dasarnya untuk kepentingan bersama, bukan semata mencari kesalahan, agar hasilnya sesuai dengan kaedah dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Tedy, DPRD Kota Bandung telah menerima dan menyetujui pembahasan dokumen LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2019, dan merupakan prioritas bagi dewan untuk dibahas pada masa persidangan caturwulan II tahun 2020.

“Kepada anggota Pansus, dewan mengucapkan selamat bekerja sesuai ketersediaan waktu yang sudah ditentukan,” pungkas Tedy. (edi)

Related posts