Terdakwa Sakit, Sidang RTH Kota Bandung Dihentikan

  • Whatsapp
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi RTH Kota Bandung, di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (4/3/2021), mengalami penundaan karena terdakwa sakit. (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Sidang lanjutan dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Dadang Suganda, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Kamis (4/3/2021), kembali ditunda.

Membuka sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi kerabat dekat terdakwa, Ketua Majelis Hakim T Benny Eko Supriyadi mengumumkan kondisi kesehatan terdakwa.

“Terdakwa dalam kondisi tidak sehat (sakit) mengacu pada hasil tes medis yang dilakukan pihak lapas Sukamiskin,” kata Benny.

Setelah dilakukan perundingan, majelis menyatakan tidak bisa melanjutkan persidangan. Benny memutuskan untuk menunda sidang tersebut, dan mengingatkan para pihak untuk memperhatikan tenggat waktu proses persidangan selanjutnya.

Apalagi ada permintaan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membantarkan terdakwa di rumah sakit yang dirujuk pihak lapas.

Baca Juga

“Kita ingatkan bahwa sidang perkara ini bisa kita lanjutkan sesuai waktu sebagaimana ketentuan. Tetapi kita juga harus prioritaskan aspek kesehatan terdakwa. Kita putuskan jadwal sesuai yang sudah disepakati para pihak,” imbau Benny.

Di tempat sama, kuasa hukum terdakwa Dadang Suganda, Efran Helmi Juni mengungkapkan, bahwa keputusan yang diambil majelis hakim harus dihormati. Kendati demikian, dia mengakui bahwa persidangan kliennya, yang sudah  berjalan cukup lama dan banyak tertunda akan ada konsekuensi pada status penahanan terdakwa.

“Kita harus ikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab paling lambat pada pertengahan Maret 2021, terdakwa akan lepas demi hukum,” tegasnya.

Untuk itu, dia berharap agar para pihak mempersiapkan diri guna mengikuti persidangan selanjutnya dan tidak kembali terhambat. Dia menekankan bahwa keputusan penundaan persidangan tersebut tidak berpikir ada kesan kurang baik.

“Antara tuntutan, pledoi, replik-duplik, dan putusan, diatur sesuai kerangka KUHAP. Kita berharap terdakwa diberikan kesembuhan dan kesehatan yang prima,” pungkasnya. (*)

Related posts