Friday , 22 November 2019
Home » Bandung Raya » Satpol PP Kota Bandung Seret 6 Penebang Pohon Ilegal ke Meja Hijau

Satpol PP Kota Bandung Seret 6 Penebang Pohon Ilegal ke Meja Hijau

Satpol PP Kota Bandung
Satpol PP Kota Bandung

JABARTODAY.COM, BANDUNG — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menyeret 6 penebang pohon ilegal ke meja hijau.

Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan sanksi menjatuhkan sanksi kepada para pelaku dengan total sanksi denda Rp34 juta.

“Sanksi yang diberikan ada dua jenis. Terdiri dari sanksi pengenaan biaya paksaan penegakan pelaksanaan hukum serta pidana,” ujar Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi, kepada wartawan, Senin (4/11/2019).

Rasdian menjelaskan, uang denda langsung masuk ke kas daerah. Para pelanggar yang dikenakan sanksi membayarnya langsung melalui bank yang telah ditunjuk. Sanksi pidana masuk ke kas negara karena dibayarkannya langsung ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

“Kalau dia melanggar aturan, ya harus ditindak. Apalagi ini urusannya dengan pohon. Seperti yang kita ketahui, pohon itu sumber kehidupan dan penghasil oksigen, jadi pasti kita tegakkan,” katanya.

Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan dan Penindakan pada Satpol PP Kota Bandung, Mujahid Syuhada, menjelaskan, keenam pelaku terbukti melanggar Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibumtran Linmas) pada pasal 19 ayat (1) huruf h.

Mujahid mengatakan, penerapan sanksi ini menjadi contoh bagi warga lain agar tidak menebang pohon sembarangan. Menurutnya, sebagian warga yang menebang pohon beralasann untuk membuka jalan.

Dua pelaku pelanggaran atas nama WG dan TD disidang Jumat (1/11/2019). Keduanya divonis denda masing-masing Rp2 juta oleh hakim  sidang tindak pidana ringan (tipiring) PN Kelas 1A Bandung.

Satpol PP Kota Bandung bertugas memantau pelaksanaan sekitar 60 Perda Kota Bandung. Perda yang menjadi skala prioritas pengawasan oleh Satpol PP di antaranya adalah PKL, minuman beralkohol (minol), bangunan liar, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), reklame, izin usaha, dan kepariwisataan.

Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tibumtran Linmas meliputi tiga ruang lingkup, yakni Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam Ketertiban Umum diatur 10 tertib, yaitu Tertib Jalan dan Angkutan Jalan; Tertib Sosial; Tertib Lingkungan; Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air; Tertib Usaha Tertentu; Tertib PKL; Tertib Teklame; Tertib Bangunan; dan Tertib Ruang.

Ruang lingkup Ketentraman Masyarakat mengatur kewajiban masyarakat dalam berperilaku yang mencakup menjaga suasana kondusif, tolong menolong, meningkatkan kepedulian sosial, menghargai orang lain, hingga menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan.

Pada lingkup Perlindungan Masyarakat mengatur tugas Linmas, di antaranya membantu dalam penanggulangan bencana; membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; membantu penanganan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan membantu upaya pertahanan negara. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tugas Linmas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Perda Tibum Tralinmas terdiri dari 14 bab, 60 pasal, 22 pelanggaran dengan sanksi pidana, dan 82 pelanggaran dengan sanksi administratif.

Sanksi administratif berupa biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum (min. Rp250.000, max Rp50 juta), maupun non biaya paksaan (teguran, penahanan sementara kartu identitas, pengamanan barang bukti, dll.).

Sanksi pidana berupa kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Namun khusus untuk Pasal 17 tentang Perbuatan Asusila, Pornografi dan Pornoaksi, tidak ada sanksi administratif, hanya ada sanksi pidana.*