JABARTODAY.COM – BANDUNG
Dalam rangka menyamakan persepsi dan pandangan antara Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda dalam mewujudkan ketahanan lingkungan dan pangan di Jabar, diadakanlah pertemuan di Mapolda Jabar, Kamis (11/9/2014).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada 3 September lalu, dimana Polda Jabar mengapresiasi program kegiatan DPKLTS dalam mewujudkan ketahanan lingkungan dan pangan yang lestari dan berkelanjutan di Tatar Pasundan. Materi yang akan disampaikan oleh DPKLTS dalam pertemuan tersebut, diantaranya tentang filosofi ketahanan lingkungan dan pangan, konsep bersawah secara seksama dengan metode System of Rice Intensification (SRI) dan konsep penghijauan berbasis masyarakat.
Dalam sambutannya Kepala Polda Jabar Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan, berkaitan dengan tugas pokok Polri dalam memelihara Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polda Jabar mendukung upaya dan program kerja dari DPKLTS. “Ketahanan pangan dan lingkungan ini merupakan tanggung jawab semua, demikian juga terjadinya kekeringan dan kerusakan lingkungan karena berbagai kegiatan masyarakat, seperti perambahan hutan, illegal logging, penambangan liar maupun pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan,” ujar Kapolda.
Para Babinkamtibmas yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di wilayah hukum Polda Jabar, tegas Iriawan, akan mendukung dan mengimplementasikan program mewujudkan ketahanan pangan dan lingkungan tersebut. Dengan demikian, sambungnya, perlu adanya persamaan persepsi dan pandangan dalam mewujudkan ketahanan lingkungan dan pangan, serta ketahanan nasional dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai dan kondusif.
Sementara itu, Ketua DPKLTS Solihin GP, dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran Polda Jabar untuk membantu, menjaga, dan memelihara kelestarian lingkungan dengan prinsip kesemestaan serta menyampaikan dua moto dalam menjaga lingkungan, yaitu “hutan rusak, cai beak rakyat balangsak” dan “leweung mah kudu hejo ameh rakyat bisa ngejo”.
“Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus bersinambungan dengan pembangunan hutan secara utuh, secara baik dan secara berfungsi. Sementara, “Desa Kuat Negara Kuat” yang mengandung maksud bahwa segala pembangunan agar memberikan prioritas kepada pembangunan pedesaan untuk meningkatkan kemakmuran desa dengan cara tani organik tidak menggunakan pupuk kimia,” jelas Solihin yang juga sesepuh Jabar ini. (VIL)
