JABARTODAY.COM – BANDUNG Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Dedi Taufik resmi menjadi Penjabat Bupati Bandung, usai dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (9/4/2021).
Pelantikan penjabat dilakukan untuk mengisi kekosongan bupati definitif selama 21 hari dari sekarang. Ini kali kedua Dedi menjadi penjabat kepala daerah.
Menurut Gubernur, pengisian jabatan bupati untuk mengendalikan persiapan mudik serta destinasi wisata di Kabupaten Bandung agar aman dari penularan Covid-19.
“Sehingga bisa melakukan dua kewenangan dalam satu tindakan. Saya berharap mudik atau Ramadan suasana bisa terkendali, khususnya wilayah pariwisata seperti kabupaten Bandung,” ujar Emil, sapaan akrab Gubernur.
Emil menilai, Dedi merupakan sosok yang kompeten dan berpengalaman dalam mengendalikan dinamika di daerah. Terlebih, Dedi sudah pengalaman menjalankan tugas sebagai penjabat walikota Cirebon.
“Dalam urusan koordinasi, faktor pengalaman menjadi pengaruh. Usulan dari kami (Pemerintah Provinsi Jabar) agar dinamika di Kabupaten Bandung yang dekat dengan kota (Bandung) bisa terpantau dengan baik,” cetusnya.
Emil pun berpesan, dalam menunaikan tugas sebagai penjabat Bupati Bandung, ada batasan dan kewenangan yang tidak bisa dilakukan.
“Bedanya status penjabat ini dibatasi, tidak semua keputusan jadi kewenangannya, tidak boleh ada rotasi mutasi, kemudian membatalkan izin juga tidak boleh,” tegasnya.
Menjadi pemimpin walaupun durasinya hanya 21 hari, ditekankan Emil, harus tetap memiliki integritas, melayani masyarakat dengan baik, dan juga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kami atas nama Pemprov Jabar tidak ada istilah lain dalam kepemimpinan untuk terus melakukan penguatan. Saya titip tiga urusan, yaitu menguatkan integritas, perbaikan pelayanan publik, dan tingkatkan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Seperti diketahui, pasangan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan yang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Bandung pada Pilkada 2020 masih menunggu proses administrasi di Kementerian Dalam Negeri, pascakeluar putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pilkada. (*)
