Wednesday , 13 November 2019
Home » Politik » Rapat Paripurna DPRD Diwarnai Interupsi, Desak Pembagian Tugas Pimpinan

Rapat Paripurna DPRD Diwarnai Interupsi, Desak Pembagian Tugas Pimpinan

Pengambilan sumpah pimpinan DPRD Kota Bandung, Senin (30/9). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dengan agenda penetapan pimpinan definitif, Senin (30/9), diwarnai interupsi anggota, yang berbuntut debat kusir.

Usai Ketua sementara DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi menyampaikan susunan nama-nama pimpinan dewan, Yusup Supardi, anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat utusan Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan masukan terkait pembagian tugas pimpinan dalam menjalankan fungsi kedewanan di lingkungan DPRD Kota Bandung.

“Mohon ijin berbicara. Perlu pembagian yang jelas untuk tugas pimpinan. Karena pengalaman periode lalu ada kegelisahan. Pimpinan menjadi tidak jelas. Terkesan hanya berkutak di kunjungan kerja dan perjalanan ke luar negeri saja. Mohon dicermati, secara kelembagaan untuk diingatkan,” kata Yusup.

Selanjutnya, Yusup menyampaikan soal rencana kerja kunjungan dewan keluar negeri tahun depan. Ada sekitar 50 perjalanan dengan anggaran tidak kurang dari Rp 5 miliar agar disikapi dengan bijak supaya tidak terjadi kegaduhan.

“Ini tidak sederhana dan bisa berdampak luar biasa. Selama ini, perjalanan pimpinan ke luar negeri tidak penah ada laporannya. Harusnya setiap kegiatan secara berkala dilaporkan,” jelas Yusup.

Interupsi pertama yang disampaikan Yusup  ini poinnya sangat baik, tapi forumnya tidak tepat disampaikan dalam rapat paripurna penetapan pimpinan dewan.

“Mungkin poin yang disampaikan forumnya tidak disini. Pimpinan definitif bisa menindaklanjuti nantinya. Hal-hal teknis seperti ini bukan disini,” ujar Dudi Himawan, anggota Fraksi NasDem, saat ditemui usai rapat paripurna.

Menyoal pembagian jatah ke luar negeri, Dudi mengaku, belum bisa berkomentar banyak. Namun pada prinsipnya, anggota dewan harus menyadari ada kewajiban yang melekat sebagai representasi rakyat harus mempertanggungjawabkan setiap sikap politik yang diambil.

“Apa yang disampaikan Pak Yusup. menurut saya, idealnya bisa disampaikan pada rapat internal dewan serta dibicarakan melalui pimpinan dewan dan Sekretariat.

Menurut saya kurang tepat jika rapat paripurna ini membahas masalah tidak berjalannya pembagian tugas pimpinan. Karena kita ini harus malu, bisa menimbulkan rasa kurang simpatik dari rakyat. Dari gaji kita saja, rakyat sudah banyak yang kurang simpatik karena merasa dewan itu dengan banyak fasilitas, belum sebanding dengan kinerjanya. Saya bisa memahami apa yang disampaikan, tapi mungkin waktu dan tempatnya tidak tepat,” jelas Dudi.

Ketua DPRD Kota Bandung Tedi Rusmawan menyikapi saran dari Yusup Supardi sebagai hal yang biasa sebagai bentuk mencari perbaikan dalam kepemimpinan lima tahun kedepan.

“Kita sebagai anggota dewan memang umumnya jarang mencermati kegiatan sesama anggota dewan lainnya. Intinya Kita memang tidak mencermatinya selama ini. Perjalanan ke luar negeri dan kewajiban pimpinan dalam lembaga ad hoc kurang mendapat perhatian,” pungkas Tedi.

Sementara itu, DPRD Kota Bandung akhirnya mengesahkan pimpinan definitif melalui surat keputusan Gubernur Jawa Barat.

Ketua PN Bandung Edison Muhammad mengambil sumpah Tedi Rusmawan dari Fraksi PKS, sebagai Ketua DPRD Kota Bandung, dan Ade Supriadi (Gerindra) didampingi Edwin Senjaya (Golkar) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bandung.

Sementara, Achmad Nugraha dari Fraksi PDI Perjuangan yang baru diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Kota Bandung, untuk mengisi jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, masih menunggu pengesahan dari Gubernur Jawa Barat. (edi)