JABARTODAY.COM – BANDUNG Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung, Kamis (6/7), digelar dengan agenda mendengarkan jawaban walikota terkait pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Deni Wahyudin, Wakil Ketua Haru Suandaru, dan Wakil Ketua Edwin Senjaya.
Paripurna dihadiri oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wakil Wali Kota Oded M. Danial, Sekretaris Daerah Yossi Irianto, para pimpinan SKPD, juga camat dan lurah se–Kota Bandung.
Wali Kota dalam jawabannya menyampaikan, keberhasilan Pemerintah Kota Bandung dalam kaitan realisasi anggaran tahun 2016 berjalan dengan baik. Ini terlihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, meski mendapat penilaian opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP).
Anggota DPRD Kota Bandung, Herman Budiono mengaku, tidak bisa bicara puas atau tidak. Sebab, pendalaman materi jawaban Wali Kota Bandung, akan diperluas di tingkat Panitia Khusus. “Memang tidak perlu dibuka lebih mendalam,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Riantono mengatakan, jawaban PJP APBD tahun 2016 yang disampaikan Wali Kota merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat. Sehingga, menjadi tanggung jawab bersama, karena APBD disetujui oleh eksekutif dan legislatif.
Riantono menjelaskan, PJP APBD berhak untuk diketahui masyarakat Kota Bandung. Sebab, hal itu menyangkut sampai sejauh mana realisasi program pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam RKPD setiap tahun anggaran.
PJP APBD, dibeberkan Riantono, tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung. Dimana, laporan pertanggungjawaban APBD yang termuat dalam dokumen LKPD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan penyajian. (koe)
