Pernyataan Saksi RTH Sudutkan Argumentasi PU KPK

  • Whatsapp
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi RTH Kota Bandung dengan agenda pemeriksaan saksi, di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (19/1/2021). (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Upaya penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menggiring keterangan saksi menyudutkan terdakwa perkara dugaan korupsi RTH dan TPPU, Dadang Suganda,  menemui jalan buntu.

Hal itu terjadi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan lahan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (19/1/2021).

Dalam persidangan hari ini, PU KPK menghadirkan mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan mantan Sekretaris Daerah Edi Siswadi, serta dua pejabat DPKAD Kota Bandung, Agus Slamet Firdaus dan Hermawan. Keempatnya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Dadang Suganda.

Saksi yang pertama diperiksa yakni Dada Rosada dan Edi Siswadi. Pernyataan kedua saksi menunjukkan bahwa ada keganjilan dalam proses pengadaan lahan RTH, bahkan hingga ke pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2012.

Selain dua mantan petinggi Pemkot Bandung tersebut, PU KPK juga mencecar dua saksi lainnya, Agus Slamet Firdaus dan Hermawan.

Baca Juga

Berikut ringkasan keterangan yang memberatkan terdakwa Dadang Suganda dalam perkara proyek pengadaan lahan RTH dan TPPU yang terungkap dalam sidang:

Dada Rosada mengaku tidak pernah membuat surat keputusan pembebasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) diluar penunjukan lokasi (Penlok). Anggarannya ada tercatat dalan APBD Kota Bandung tahun 2012. 

“Setiap kegiatan yang menggunakan APBD harus sesuai prosedur. Itu yang saya perintahkan,” sebut Dada.

Sementara terkait aliran uang guna menyelesaikan masalah bantuan sosial. Diakui Dada memang ada perintah dari dirinya, namun tidak ada kaitannya dengan RTH.

“Saya perintahkan mengumpulkan uang dari urunan para kepala dinas. Dan ini digunakan untuk menutupi pengembalian dana bansos sebesar Rp 2,4 miliar, untuk terpidana Hafid Kurnia dan enam PNS lainnya,” ujar Dada.

Sementara itu, untuk kucuran uang Rp 10 miliar, yang diterima Edi Siswadi dari Dadang Suganda, mantan orang nomor satu di Kota Bandung ini mengaku tidak tahu.

“Dalam mencari dana yang dilakukan Herry Nurhayat (eks Kepala DPKAD) melalui pinjaman saya tahu dari laporannya. Namun, sumber uang pinjaman dari Dadang Suganda, saya tidak tahu,” terangnya.

Saat itu uang tersebut, tambahnya, untuk kebutuhan bansos. Namun, dia tidak mengetahui uang itu dari Dadang Suganda.

Saksi Edi Siswadi mengaku membutuhkan uang untuk dua masalah berbeda, yakni bansos dan pilkada. Hal itu dilakukan setelah KPK mengendus adanya dugaan korupsi kegiatan bansos di Pemkot Bandung.

“Permintaan uang untuk menyelesaikan perkara bansos dan pembiayaan pilkada setiap minggu nggak henti-hentinga. Saya harus menyediakan uang tersebut,” kata Edi.

Pinjaman uang jadi salah satu solusi, kata Edi, itu pun tak memperhatikan sumbernya dari mana. Terpenting perkara Bansos dapat ditutup, dan tak mengganggu kontestasi pilkada yang sedang diikutinya. Keputusan itu dilakukan sebelum ada peristiwa tangkap tangan oleh KPK.

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Agus Slamet Firdaus mengelola dana pagu untuk kepentingan proyek pengadaan lahan RTH di DPKAD Kota Bandung. Sehingga kontrol kegiatan itu, jelasnya, atas dasar pelimpahan wewenang ada ditangannya.

“Saya melaksanakan proses pembebasan lahan RTH mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun dalam penlok.  Sejatinya bukan acuan dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum,” sebut Agus.

Sontak pernyataan Kepala Bidang Aset DPKAD yang KPA dalam kegiatan pengadaan lahan RTH Kota Bandung 2012 tersebut mengundang reaksi PU KPK.

Adu argumen berdasar konsideran menimbang masing-masing pihak mewarnai jalannya sidang. Tetapi, tidak menemukan kesamaan pendapat.

Sementara untuk saksi Hermawan, penuntut umum KPK mengonfirmasi terkait dugaan pengadaan lahan RTH diluar penetapan lokasi yang dikuasai terdakwa Dadang Suganda.

Pelaksanaan proyek pengadaan lahan RTH Pemkot Bandung tersebut disinyalir penetapan lokasinya tumpang tindih. Sehingga, transaksinya banyak melibatkan kuasa jual.

“Memang ada pembebasan lahan RTH, terutama yang di wilayah Kecamatan Cibiru tak mengacu pada penetapan lokasi,” ujar Hermawan. (*)

Related posts