Perkuat Daya Saing, Revisi Sistem Logistik Nasional

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net

JABARTODAY.COM – BANDUNG
Untuk meningkatkan daya saing, sistem pengaturan pendistribusian barang dan logistik menjadi salah satu unsur penting. Pasalnya, melalui sistem logistik yang tersistematis, hal tersebut dapat menunjang laju pergerakan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, sejauh ini, sistem logistik nasional masih cukup banyak memiliki kendala. Selain itu, juga masih terdapat kekurangsesuaian konsep antara Sistem Logistik Nasional dan strategi pemerintah.

“Melihat hal itu, perlu adanya revisi cetak biru pengembangan Sistem Logistik Nasional. Ini agar daya saing produk nasional lebih meningkat. Soalnya, sistem logistik yang mumpuni dapat menjadi trigger pertumbuhan ekonomi,” tandas Ketua Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, belum lama ini.

Menurutnya, sejauh ini, Sistem Logistik Nasional memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) 26/2012. Akan tetapi, sambungnya, regulasi tersebut sudah kurang sesuai dengan kondisi dan perkembangan. Akibatnya, lanjut dia, realisasi road map, implementasi, dan rencana aksi tidak tercapai. Dikatakan, saat ini, terdapat ketidaksamaan strategi antara kebijaka pemerintah dan konsep Sistem Logistik Nasional. Kondisi itu, tambahnya, membuat berbagai perencanaan sulit terimplementasikan.

Umpamanya, kata dia, dalam hal sistem logistik kemaritiman dalam konsep sistem logistik nasional. Kondisinya jauh berbeda dengan konsep Tol Laut. Konsep kemaritiman dalam Sistem Logistik Nasional. Secara rinci, dia mencontohkan logistik maritim dalam Sislognas, yang berbeda jauh dengan konsep tol laut. Konsep maritim Silognas, jelasnya, melakukan pembatasan pergerakan kapal asing. Pergerakannya, lanjut dia, hanya pada pelabuhan-pelabuhan tertentu. “Untuk Wilayah Barat, hanya Pelabuhan Kuala Tanjung. Sedangkan Wilayah Timur, Pelabuhan Bitung. Hal itu bertujuan agar pelayaran nasional lebih berkembang dan berdaya saing,” paparnya.

Namun, imbuh dia, konsep laut mengembangkan satu jalur besar pelayaran. Jalur tersebut, ucap dia, menghubungkan beberapa pelabuhan utama. Tentunya, ucap dia, kapal-kapal besar berkapasitas 1.500 teus yang beroperasi pada jalur itu. Memang, kata dia, secara ekonomis, kapal-kapal besar dapat membuat terjadinya efisiensi biaya logistik. “Perbedaannya jelas. Jadi, saya kira, perlu adanya revisi yang substansial berkenaan dengan konsep serta strategi Sistem Logistik Nasional. Revisi itu dapat membuat kebijakan pengembangan logistik lebih terimplementasikan,” urainya.

Setijadi mengutarakan, untuk itu, jajarannya mengajukan usul. Isinya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjadi pihak berwenang untuk menyusun program kerja dan rencana pengembangan logistik. Tidak itu saja, imbuhnya, BAPPENAS pula yang mengintegrasikannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM).

“Adanya Undang Undang Logistik pun tidak kalah pentingnya. Hingga kini, payung hukum logistik berupa perpres. Sementara transportasi, yang menjadi bagian sistem logistik, memiliki undang undang. Sebut saja UU 23/2007 tentang Perkeretaapian, UU 17/2008 mengenai Pelayaran, UU 1/2009 soal Penerbangan, dan UU 22/2009 berkenaan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tutupnya. (ADR)

Related posts