Friday , 29 May 2020
Home » Bandung Raya » Penataan RTH Butuh Komitmen Serius Pemkot Bandung

Penataan RTH Butuh Komitmen Serius Pemkot Bandung

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bandung H. Isa Subagdja Dan Folmer Silalahi Lakukan Penanaman Pohon di Bantaran Sungai Cipamokolan (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Guna menjawab persoalan kondisi lingkungan yang makin rusak tentu diperlukan upaya untuk memperbaikinya. Pemerintah bisa melakukannya dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH).

Penataan RTH di Kota Bandung menurut Perda RTRW baru mencapai 12 persen. Artinya, belum mencapai target minimal 20 persen seperti amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Folmer SM Silalahi, menerangkan, bahwa gerakan serentak nasional menanam pohon, yang dicanangkan PDI Perjuangan, membuktikan bahwa partai moncong putih ini, tidak hanya mengejar perolehan suara dalam konstelasi politik semata, tetapi juga ikut melaksanakan kerja-kerja nyata di bidang kepedulian sosial kemanusian dan juga pelestarian lingkungan.

“Gerakan serentak nasional yang diberi nama Gerakan Mencintai Bumi ini, diharapkan menjadi momentum yang sangat baik dalam mengevaluasi kembali implementasi dari Perda RTRW di Kota Bandung, yang selama ini dinilai masih banyak kekurangan,” tukas Folmer, usai pencanangan Leuweung Padjadjaran, di bantaran Sungai Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Minggu (2/2).

Dia menerangkan, melalui revisi perda RTRW diharapkan menjadi terobosan baru dalam penyelesaian masalah lingkungan dan persoalan tata ruang di Kota Bandung. Sebab, selama ini sumbangan terbanyak penghijauan berasal dari daerah pinggiran kota. Hal itu, terkait untuk kawasan dalam perkotaan, targetnya sulit tercapai.

Maka, kata Folmer, rekomendasinya bahwa Pemerintah Kota Bandung harus lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan penataan RTH dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

“Pembahasan revisi Raperda RTRW akan menjadi percuma, apabila kita tidak memasukkan permasalahan dan pengalihfungsian lingkungan yang kerap terjadi di Kota Bandung. Untuk itu, partisipasi masyarakat dan pihak swasta harus ditingkatkan. Supaya penyediaan RTH di Kota Bandung sesuai dengan target Perda RTRW,” tutur Folmer.

Adapun kendala dalam pelaksanaan penataan RTH adalah masalah pendanaan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta komitmen Pemkot Bandung.

Political will Pemkot Bandung dalam membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan lingkungan ini belum didukung oleh pendanaan yang cukup memadai maupun komitmen dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak swasta juga menjadi kendala yang harus ditingkatkan oleh Pemkot.

Dengan kesimpulan semacam itu, maka Pemkot Bandung harus lebih serius dan berkomitmen untuk mewujudkan penataan RTH dengan lebih baik lagi. Artinya, target 20 persen harus tercapai, utamanya pada kawasan dalam perkotaan.

“Pemerintah harus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta demi kesuksesan kebijakan ini. Dengan pengelolaan yang baik akan sangat membantu pemerintah dalam pelaksanaan RTH, seperti penanaman pohon, pembuatan taman, dan sebagainya,” pungkas Folmer. (edi)

Baca Juga:  Tata Kawasan Kumuh, Dewan Minta Pemkot Bandung Hilangkan Ego Sektoral