JABARTODAY.COM – BANDUNG
Sejumlah aktivis ’98 yang mengatasnamakan ‘Front Indonesia Muda’ menolak kepemimpinan dengan gaya militer. Mereka khawatir jika negara dipimpin dengan militerisme, pemerintahan represif akan kembali terjadi.
Bagi mereka, Prabowo Subianto yang ketika 1998 menjadi Panglima Kostrad masih berlumur dosa. Calon Presiden yang diusung Partai Gerindra itu dinilai masih tidak bisa membuktikan di mana 13 aktivis yang hilang kala itu belum kembali.
“Ada statement yang menyebut bahwa Prabowo bersih dari pelanggaran HAM, menurut kami ini masih ada masalah. Kalau klaim mana bukti. Kalau ada yang masih hidup kembalikan. Kalau tiada, dimana jasadnya,” ujar Ketua Front Indonesia Muda, Febrianto di sela deklarasi di Bandung, Selasa (3/6/2014).
Febri menyatakan, kala menggulingkan Presiden Soeharto, mereka berjuang, berkeringat, dan berteriak bersama untuk menghentikan gaya pemerintahan yang mengekang. “Kami adalah orang yang terlibat. Sekarang beberapa teman-teman kumpul lagi karena merasa ada sebuah kegelisahan, itu sebenarnya bisa datang kembali karena bangkitnya pemerintahan yang represif atau pemerintahan yang sangat tidak menghargai perjuangan warga. Kami bersatu dan sepakat membuat ini,” tegasnya.
Indonesia yang sudah berjalan demokratis, diharap Febri, jangan kembali lagi kepada era Orde Baru. Pasalnya, pemerintahan militerisme jauh dari kebebasan. Maka itu, kaum muda memiliki tanggung jawab untuk terus terlibat dalam dinamika reformasi.
Baginya Pemilihan Presiden 2014 merupakan mekanisme kontrak sosial untuk memilih pemimpin negara yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. “Hal itu yang kami lakukan untuk memilih pasangan Jokowi-JK,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintahan yang dipimpin militer seperti saat ini, tidak berhasil, terbukti masih banyaknya kekerasan dan konflik. Karena itu, pihaknya menginginkan pemimpin yang berasal dari sipil. “Pemimpin yang berasal sipil akan hadir di tengah masyarakat dalam konteks keamanan, bukan mendominasi,” tukasnya.
Febri menuturkan akan membangun platform perjuangan. Dan ketika ada presiden yang demokratis, pihaknya akan memperjuangkan. “Kita tidak ingin menengadahkan tangan, tapi menawarkan agenda perjuangan,” serunya.
Agar tidak lupa, Febri kembali mengingatkan kepada rakyat Indonesia.”Semangat reformasi adalah pro kerakyatan,” tandasnya. (VIL)
