“Memang, hampir setiap tahun, jimlah pelaku usaha di Kota Bandung, cenderung bertambah. Namun, jika mengacu pada data BPS (Badan Pusat Statistik), secara total, jumlah pelaku usaha di Kota Bandung masih minim,” tandas Ketua Kadin Kota Bandung, Deden Y Hidayat, di Graha Kadin Kota Bandung, Jalan Talagabodas 31 Bandung, Kamis (12/5).
Deden mengemukakan, berdasarkan data BPS, saat ini, jumlah pelaku isaha si Kota Bandung sekitar 90 ribuan atau sekitar 4 persen jumlah penduduk kota berjuluk Parisj van Java ini. Idealnya, sambung pria yang memimpin Kadin Kota Bandung selama 2 periode (2006-2011 dan 2011-2016) ini, sebagai kota jasa, jumlah pelaku usaha di Kota Bandung mencapai 8 persen populasi penduduknya.
Agar keberadaan para pelaku usaha terus berkembang, Deden menyatakan, selama ini, pihaknya melakukan berbagai upaya. Selain bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kadin Jerman, yang satu di antaranya berupa program pelatihan, pihaknya pun berupaya mengembangkan jaringan.
Ini, jelasnya, untuk meningkatkan daya saing. Terlebih, ujarnya, Indonesia memasuki babak baru perekonomian, yaitu terlibat dalam ASEAN economic Community (AEC). Sebenarnya, pendapat Deden, khusus bidang kuliner dan fashion, daya saing pengusaha Kota Bandung tinggi. Terbukti, saat ini, Kota Bandung menjadi salah satu tujuan wisata belanja dan kuliner.
Soal pertumbuhan ekonomi, Deden berpandangan, memang terjadi pertumbuhan. Namun, katanya, idealnya, pertumbuhan itu merata. Jadi, ucapnya, seluruh masyarakat di Kota Kembang benar-benar merasakan pertumbuhan itu.
Melihat perkembangan itu, Deden berharap, sosok Ketua Kadin Kota Bandung periode 5 tahun berikutnya, yang penentuannya berlangsung dalam Musyawarah Kadin Kota Bandung pada 1 Juni 2016, mampu mengembangkan keberadaan dan peran para pelaku usaha, termasuk meminimalisir kendala-kendalanya. “Itulah sebabnya mengapa tema dalam musyawarah itu Pengembangan Peran dan Fungsi Kadin Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional uang Berkelanjutan,” tuturnya.
Deden menilai, agar tercipta pertumbuhan, utamanya di daerah-daerah, kebijakan ekonomi harus berkelanjutan Dalam musyawarah, yang mengundang sekitar 1.100 anggota itu, tukas Deden, pihaknya siap buka-bukaan mengenai beragam permasalahan dunia usaha. Misalnya, tentang tata distribusi, termasuk sejauh mana keberpihakan pemerintah kepada dunia usaha. (ADR)
