Legislator: Oknum Guru Lakukan Pungli, Pecat

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha
Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha

JABARTODAY.COM – BANDUNG DPRD Kota Bandung meminta Dinas Pendidikan memberi sanksi tegas kepada para kepala sekolah yang terindikasi melakukan pungutan liar (pungli). Untuk memberikan efek jera, dewan meminta agar oknum kepala sekolah maupun guru yang melakukan tindakan tak terpuji itu, dipecat.

Permintaan dewan itu tak terlepas dari aduan yang dilakukan sejumlah orangtua siswa kepada Komisi D DPRD Kota Bandung, yang menangani masalah pendidikan, terkait praktik pungli yang telah berjalan selama bertahun-tahun di salah satu sekolah, Rabu (19/10).

Kedatangan mereka ke dewan dengan membawa bukti-bukti, seperti buku modul kerja bagi siswa, kartu iuran komputer, serta sejumlah kartu iuran lainnya. “Kedatangan kami untuk mengadukan pungutan sekolah yang memberatkan kami selaku orang tua siswa,” tutur Hendri Rahayu (42), salah satu orang tua siswa, saat ditemui di ruang Komisi D DPRD Kota Bandung.

Para orang tua siswa berharap ke depannya praktik pungli tak lagi ditemui di sekolah. Mengingat hal tersebut sudah dilindungi oleh undang-undang. “Awalnya saya menolak adanya pungutan tersebut, tapi karena anak saya merasa minder saat melihat teman-temannya membeli buku modul kerja. Untuk iuran berkisar Rp 15 ribu per bulan,” sebut Hendri.

Di tempat sama, Ketua Komisi D Achmad Nugraha menyayangkan masih berlangsungnya praktik tersebut di lingkungan sekolah negeri. Maka itu, dia meminta Disdik bertindak tegas terhadap kejadian itu.

Menurut Achmad Nugraha, penjualan buku yang tak perlu seharusnya dihindari pihak sekolah. Seharusnya guru melakukan upaya kreatif dalam memberikan pemahaman kepada siswa didik. “Kalo pungli terus berlanjut, Disdik harus segera menghentikan atau memecat oknum kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Kalo iuran sukarela kan gak ditarif, dan gak akan berupa kartu,” ujar Amet, sapaan akrab sang politisi.

Terlebih, tegas Amet, praktik ilegal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Untuk itu, pihaknya berharap kejadian serupa tidak berulang kembali di kemudian hari, dan menginginkan adanya tindakan tegas.

“Laporan-laporan seperti itu sudah banyak. Karenanya, dalam rangka memberi efek jera harus ada langkah pemecatan. Tak hanya surat peringatan,” tegasnya. (vil)

Related posts