Legislator Nilai Tata Kelola Digitalisasi Sulit Jadi Alat Kontrol Pemangku Kebijakan

Aplikasi yang diluncurkan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk melayani masyarat, Kamis (5/11/2020).

JABARTODAY.COM – BANDUNG Dalam pemenuhan ketersediaan sarana pemerintah daerah, untuk mendorong alih teknologi ke digitalisasi. Pola terapan mutlak dilakukan, termasuk di bidang pelayanan publik.

Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung pun telah menginisiasi kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital melalui sistem pelayanan yang berbasis pembayaran non tunai.

“Penerapan digitalisasi melalui aplikasi bisa dibilang efektif dan efisien bilamana dalam memberikan pelayanan mampu menghimpun data, namun keberhasilannya sulit terukur bila tidak terkoneksi ke Bandung Command Center sebagai sistem pengelolaan pengaduan secara maksimal,” ujar anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Folmer Siswanto Silalahi, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (6/11/2020).

Digitalisasi dalam pelayanan publik, diharapkan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dengan adanya kemudahan pelayanan, diharapkan dapat mengubah stigma ketidakpercayaan masyarakat atas pelayanan buruk pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Folmer mengatakan, bahwa perubahan sistem pelayanan di Dinas Perhubungan, seperti Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-E), atau di Dinas Kesehatan melalui Aplikasi bernama SEHAT (Sistem Elektronik Aplikasi Rujukan Terpadu), tujuannya memang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, agar mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya.

Baca Juga

“Itu memang menjadi kerja pemerintah kota untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tetapi, dalam pelaksanaan pemangku kebijakan tidak mampu mengontrol kegiatan secara utuh. Sebenarnya pada titik itu disinyalir menjadi kunci penyelewengan,” ujarnya.

Folmer mengisyaratkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih terhalang stigma buruk atas pelayanan pemerintah. Maka, memaksakan digitalisasi pelayanan publik merupakan upaya pemerintah yang terkesan dipaksakan. Padahal mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tak sekedar melalui aplikasi.

“Stigma yang ada di masyarakat adalah pemerintah yang ingin dilayani, seharusnya pemerintah yang melayani. Masyarakat hanya ingin dilayani dalam memenuhi kebutuhan mereka,” tukas Folmer.

Terkait hal ini, DPRD Kota Bandung, jelasnya, terus melakukan pengawasan agar Pemkot Bandung dalam melaksanakan kebijakan programnya terintegrasi dengan sistem pengawasan digital serta dapat memantau situasi di masing-masing OPD.

“Kalau setiap kegiatan bisa terus diawasi akan mempermudah pemangku kebijakan berikan solusi masalah. Persoalan itu kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit?” pungkas Folmer. (*)

Related posts