JABARTODAY.COM – JAKARTA Sehubungan dengan pemberitaan masif yang terkait dengan indikasi penyelewengan anggaran negara dalam proyek e-KTP, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Indra J. Piliang angkat bicara. Dalam rilis yang diterima Jabartoday, Rabu (8/3), Indra menyarankan agar Partai Golkar melakukan konsolidasi total secara menyeluruh dengan cara memperkuat sendi-sendi organisasi, ideologi kepartaian, serta membuang ego-ego sektoral dan perseorangan.
Dirinya memandang, dari intensitas pemberitaan yang luar biasa, bisa dipastikan Partai Golkar akan mendapatkan dampak kerusakan yang paling parah dibandingkan dengan partai-partai politik lain. Sebab, partai-partai besar yang lain memiliki sosok-sosok yang pernah berkuasa selama sepuluh tahun atau sedang berkuasa saat ini.
Maka itu, dirinya meminta Partai Golkar segera mengaktivasi segala kemampuan dalam menghadapi serangan dari luar yang menggoyahkan kehidupan berorganisasi, termasuk dalam menjalankan agenda-agenda yang sudah di depan mata. ’’Aktivasi itu berupa penggerakan seluruh kader guna melindungi simbol-simbol partai secara keseluruhan, baik dalam kapasitas pribadi, maupun organisasi, termasuk dalam membangun opini publik,” tukas dia.
Kemudian, Partai Golkar harus melakukan moratorium konflik-konflik internal yang terjadi akibat selera atau pertimbangan pribadi semata, dengan memberikan kesempatan kepada Mahkamah Partai Golkar untuk mengambil keputusan pemutihan dan pemulihan nama-nama kader yang dianggap melanggar aturan organisasi yang tidak substantif.
Dia juga mendorong, agar partai berlambang beringin tersebut segera membentuk Crisis Center Committee yang bertugas untuk menangani krisis yang kian membesar terkait dengan sejumlah nama petinggi partai yang terlibat dalam kasus yang dimaksud. ’’Crisis Center Committee ini melakukan kerja profesional guna mencegah dampak kerusakan yang kian parah dalam tubuh partai secara keseluruhan,” terang Ketua (Demisioner) Balitbang DPP Partai Golkar itu.
Indra memaparkan, belajar dari kehadiran organisasi dagang yang menjajah Hindia Belanda, yakni Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), ternyata penyebab utama kebangkrutannya adalah korupsi. VOC yang berdiri pada 20 Maret 1602 dinyatakan bubar pada tanggal 31 Desember 1799. Selama hampir dua abad keberadaannya, organisasi para profesional ini ternyata meninggalkan hutang, sehingga seluruh asetnya diserahkan kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Otomatis, penjajahan Nusantara atas nama Kerajaan Belanda baru dimulai sejak 1 Januari tahun 1800.
Oleh karenanya, guna menghindari banyak analisa yang tidak perlu, apalagi sampai disamakan dengan VOC, maka diperlukan kerja sama semua pihak guna melindungi kepentingan partai secara keseluruhan. Tindakan oknum sama sekali bukanlah tindakan partai atau organisasi. (*)
