Ketua Partai Demokrat Bandung: Reses Anggota Dewan Harus Transparan

Reses salah seorang anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai Demokrat Kota Bandung, Riana. (jabartoday/eddykoesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, berlangsung mulai 7 hingga 12 November 2020. Sebaiknya di masa pandemi Covid-19 ini, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Bandung saat reses di dapil masing-masing dapat melihat secara langsung bagaimana daerah melakukan mitigasi terkait virus ini.

Demikian dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung Entang Suryaman, saat melakukan monitoring reses anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bandung, di Dapil Bandung 3 Kiara Condong dan Dapil Bandung 6 Babakan Ciparay, Senin (9/11/2020).

Dikatakan Entang, sebaiknya di masa reses ini, waktunya digunakan untuk bertemu masyarakat, terutama untuk mengetahui bagaimana kesiapan kewilayahan dalam mengantisipasi Covid-19. Sehingga nantinya setelah reses usai, dapat dipetakan untuk menjadi fokus bahasan alat kelengkapan dewan.

“Poin pentingnya, kita dapat mengetahui apa yang dikeluhkan masyarakat untuk dapat kita suarakan ke pemerintah daerah,” ujarnya.

Menyoal upaya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui reses, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menilai, dapat dilakukan secara berkala. Hal itu juga dimaksudkan guna menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat, disamping memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan.

Baca Juga

Menurut Entang, pertanggungjawaban secara moral inilah yang harus menjadi tolak ukur bagi setiap anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Bandung, ketika melakukan reses.

“Reses harus dijalankan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” cetus Entang.

Sebab, kata dia, reses itu bagian dari menyambung aspirasi rakyat. Untuk itu segala hal yang berkaitan dengan aspirasi atau keinginan rakyat harus ditampung, dikawal dan dilaporkan kembali kepada rakyat secara transparan. Dia menambahkan, tiap Anggota legislatif juga harus memahami betul apa yang menjadi substansi dari kegiatan reses tersebut.

“Artinya anggota dewan harus memahami substansi reses. sehingga tidak ada penyalahgunaan kegiatan reses untuk kepentingan segelintir orang saja. Pokoknya harus ada transparansi soal penggunaan anggaran reses,” tegasnya.

Karena reses bukan agenda anggota legislatif untuk mengatur dan merencanakan keuangan reses secara mandiri. Namun harus melibatkan unsur partai sebagai perpanjangan tangannya di lembaga wakil rakyat.

“Ini pertanggungjawaban kepada rakyat dan pemerintah. Jangan dipelintir sebagai agenda personal,” pungkasnya. (*)

Related posts