Tahun depan, negara ini memasuki era baru pasar bebas. Itu terjadi seiring dengan bergulirnya kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Saat ajang itu bergulir, persaingan tidak hanya terjadi dalam hal kualitas produk, tetapi juga tenaga kerja. Melihat kondisi itu, negara ini mau tidak mau, harus siap.
Namun, menurut pengamat ekonomi, Ina Primiana, Jawa Barat belum siap berkiprah dalam ajang MEA 2015. “Jabar belum siap menyikapi AEC 2015,” singkat Ina, pada Musyawarah Daerah DPD Real Estate Indonesia Jawa Barat bertema Peluang dan Tantangan Bisnis Properti di Jabar pada Era Pemerintahan Baru di Hotel Harris Bandung, Kamis (16/10/2014).
Ina melanjutkan, belum siapnya Jabar dalam menyikapi era AEC 2015 terdapat dalam hal sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja, dan ketersediaan infrastruktur. Karenanya, ucap Ina, perlu adanya sejumlah langkah dalam menyikapi hal tersebut.
“Misalnya, membuat perencanaan terpadu antar-organisasi perangkat daerah level provinsi dan kabupaten/kota, termasuk seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, Kadin (Kamar Dagang dan Industri), dan akademisi (perguruan tinggi),” papar wanita berkerudung tersebut.
Upaya lainnya, sambung Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran itu, yaitu melakukan perbaikan struktur dan sistem ketenagakerjaan melalui perbaikan pada alokasi dana pendidikan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, imbuhnya, juga fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, pendidikan serta peningkatan keahlian.
Belum siapnya SDM pun tercermin dalam angka pengangguran terbuka. Jabar, ucapnya, memiliki angka pengangguran terbuka yang tinggi. Hingga Februari 2014, sebut Ina, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlahnya mencapai 1.843.591 orang.
Data itu menunjukkan, angka pengangguran terbuka Jabar, yang jumlah penduduknya terbesar,yaitu 46,49 juta jiwa, melebihi wilayah lain di Jawa. Di Jawa Tengah, angkanya 965.444 orang. Jawa Timur, sebutnya, sebanyak 832.385 orang. Sementara Banten, tambahnya, sejumlah 540.999 orang.
Begitu pula dengan perbaikan dan peningkatan ketersediaan infrasturktur pendukung. Tujuannya, terang Ina, meminimalisir biaya logistik. “Termasuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan, yang sejauh ini, berkontribusi besar pada PDRB serta industri padat karya,” tutup Ina yang juga Dewan Pakar Forum Ekonomi Jabar.(ADR)