JABARTODAY.COM – BANDUNG Beberapa waktu lalu, pemerintah memberlakukan pembatasan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi. Putusan itu, dapat berpengaruh pada laju inflasi, tidak hanya secara nasional, tetapi juga regional Jawa Barat.
“Laju inflasi Jabar saat ini, tergolong tinggi, yaitu 3,08 persen. Perkiraannya, hingga akhir tahun, inflasi Jabar dapat sesuai target, yaitu 4,5 plus minus 1 persen. Target inflasi itu dapat terealisasi asal tidak ada kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Jabar, Dody Gunawan Yusuf di kantor BPS Jabar, Senin (1/9/2014).
Dody menyebutkan, pada Agustus 2014, pihaknya mencatat bahwa inflasi di Tatar Pasundan sebesar 0,44 persen. Angka itu masih lebih rendah daripada inflasi nasional, yang besarnya 0,47 persen.
Menurutnya, ada beberapa kelompok yang mengalami inflasi. Antara lain, sebut dia, bahan makanan sebesar 0,19 persen. Lalu, tambah dia, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sejumlah 0,51 persen. Selanjutnya, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,486 persen. “Berikutnya, kelompok sandang 0,08 persen, kesehatan 0,28 persen, kelompok pendidikan 3,13 persen, serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,43 persen,” tuturnya.
Dijelaskan, di Jabar, terdapat beberapa daerah yang mencatat inflasi tinggi. Angka inflasi tertinggi, ungkap dia, terjadi di Kota Cirebon, yaitu 0,91 persen. Inflasi terendah, imbuhnya, adalah Kota Sukabumi sebesar 0,25 persen.
Beberapa waktu lalu, Kepala Bank Indonesia Kantor Wilayah VI Jabar-Banten Dian Ediana Rae mengutarakan, terbitnya kebijakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi dapat berdampak pada laju inflasi. Dia menyatakan, tidak tertutup kemungkinan, realisasi laju inflasi Jabar tidak tercapai apabila pemerintah memutuskan harga BBM subsidi naik. Jika pemerintah pada akhirnya memutuskan menaikkan harga BBM subsidi, perlu adanya penghitungan ulang (re-assesment) target inflasi. (ADR)
