Industri Konvergensi Bisa Jadi Kekuatan Baru

foto: erwin adriansyah
foto: erwin adriansyah

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Seiring dengan perkembangan, persaingan pun kian ketat. Terlebih, Indoensia terlibat dalam pasar bebas, yang diawali ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), yang kemudian disusul ASEAN Economic Community (AEC) pada awal 2016. Karenya, untuk menggerakkan roda ekonomi, perlu adanya beragam kemudahan, yang satu di antaranya, adalah perkembangan teknologi informasi.

Untuk itu, negara ini bersiap memasuki era industri digital, yang bertumpu pada beragam sistem pelayanan konvergensi. “Sistem tersebut membentuk industri konvergensi yang dapat menjadi salah satu kekuatan baru bidang ekonomi,” tandas Kalamullah Ramli, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) pada Seminar, Diskusi Kelompok, dan Eksibisi bertema Membangun Industri Konvergensi Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Daya Saing di Lantal 4 Gedung IDEC PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), Jalan Gegerkalong Bandung, Selasa (18/8).

Kalam, sapaan akrabnya, meneruskan, besarnya potensi industri konvergen terlihat pada perkembangan ekonomi di beberapa negara besar, seperti Amerika Serikat (AS). Di negara itu, sebesar 21 persen total Gross Domestic Bruto (GDP) negeri Paman Sam merupakan kontribusi industri digital di Silicon Valey.

Di Indonesia pun, lanjutnya, industri konvergen digital berkontribusi besar pada bidang ekonomi. Buktinya, pada periode tiga tahun silam, industri konvergen berkontribusi 40 persen bagi total pendapatan industri kreatif nasional. Nilainya, sebut dia, Rp 288 miliar. Sedangkan total pendapatan industri kreatif nasional mencapai Rp 573,9 miliar.

Namun, kata dia, agar lebih berkembang sekaligus meminimalisir berbagai hal negatif, pemerintah merancang Undang Undang Konvergensi Telekomunikasi. Pihaknya, kata dia, menerima beragam asipirasi seluruh stake holder, termasuk pemerintah daerah, mulai kota-kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Menurutnya, industri konvergensi merupakan sebuah hal yang krusial karena memang pada masa mendatang, perkembangan ekonomi ditunjang oleh sistem berbasi IP. Selain itu, lanjut dia, ada beragam pemangku kepentingan lintas sektoral. Untuk itu, perlu adanya payung hukum berkenaan dengan industri konvergensi. “Pastinya, industri yang berbasis IT, pengatuannya oleh UU Konvergensi,” cetus dia.

DIutarakan, ketersediaan sarana infrastruktur Teknologi Informasi (TI) memang penting. Akan tetapi, tambahnya, revenue atau pendapatannya terdapat pada konvergensinya. Artinya, konten dan isi industri digital yang menentukannya.

Di tempat sama, Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR RI, mengiyakan bahwa industri konvergensi punya potensi ekonomi besar. Dalam era pasar bebas, para pebisnis di Indonesia tidak bertarung secara sendirian. Akan tetapi, kata dia, melibatkan para pelaku lainnya, tidak hanya di dalam negeri, tetapi berbagai negara. Itu karena, melalui sistem digital, pasar dan jaringan pun terbuka lebar, sehingga persaingan pun kian terbuka. “Jadi, butuh sebuah skema dan sistem proteksi yang baik dan kuat. Ini semua demi meningkatkan daya saing bangsa,” tutup Mahfudz. (ADR)

Related posts